Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Ormas Asing Wajib Daftar di Kemenlu

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2013

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perwakilan buruh dan gabungan LSM menemui Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2). Mereka menyampaikan keberatan atas RUU Ormas yang dikhawatirkan akan menekan kebebasan rakyat untuk berkumpul.

"Kami melihat RUU Ormas ini bukan solusi untuk demokrasi yang sehat. Seharusnya DPR memberesi saja partai politik yang korupsi," ujar Maruli, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Haris Azhar, perwakilan dari LSM Kontras, mengatakan UU Ormas tidak diperlukan bila alasan pembentukan UU tersebut untuk mencegah aksi anarkis yang dilakukan ormas. Menurut dia, hukum yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup untuk mengatasi aksi anarkis. "Tinggal komitmennya saja dari polisi," ujarnya.

Priyo Budi Santoso mengapresiasi masukan dari perwakilan buruh dan LSM tersebut. Usulan itu, kata dia, akan menjadi pertimbangan bagi rapat RUU selanjutnya. "Siapa tahu ada beberapa pasal yang bisa direvisi," ujar dia.

Namun, Priyo tetap menekankan bahwa pembentukan RUU itu didasari oleh tujuan yang baik. Ia bahkan mengatakan jika RUU ini mandek, dikhawatirkan yang akan berlaku adalah UU lama yang lebih represif. Meski demikian, dia menjanjikan draf akhir RUU Ormas dapat diakses oleh perwakilan buruh dan LSM untuk mendapatkan respons dari mereka.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 340 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org