Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Surati Kapolda Sulsel Seriusi Kasus Bupati Wajo

Sumber: TRIBUNNEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 18 Februari 2013

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menyurati Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo guna meminta menjerat Bupati Wajo, Burhanuddin Unru atas kasus penganiayaan terhadap warganya. Mereka dianiaya jelang pemungutan suara Pilgub Sulsel, 22 Januari 2013.

Korban penganiayaan adalah Akhiruddin, Muhammad Azis, Dakirwan, dan Nurfahmi (istri Akhiruddin).

"Jangan hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan orang-orang suruhan Bupati Wajo saja," ujar Sri Suparyati, Wakil I Kordinator Badan Pekerja KontraS, Senin (18/2/2013).

Surat dikirim ke Kapolda Sulsel ditembuskan kepada Pimpinan Komisi III DPR RI, Wakapolri, Kadiv Propam Mabes Polri, dan Ketua Kompolnas.

Menurut Sri, melalui suratnya bernomor:73/SK-Kontras/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 itu, proses kasus ini harus secepat mungkin dilakukan, mengingat hal ini menjadi ukuran keseriusan polda sendiribertindak secara profesional dan proporsional meski pelaku merupakan bupati.

Sebelumnya KontraS telah menerima kunjungan para korban di kantornya di Jakarta. Mereka diterima tiga staf bagian advokasi KontraS, yakni Victor Dacosta,Sinung Karto, dan Kabul Hendrawan.(*)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 568 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org