Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU Kamnas dan Inpres Gangguan Keamanan Ancam Gerakan Buruh

Sumber: JPNN.COM | Tgl terbit: Rabu, 13 Februari 2013

JAKARTA â?? Pemerintah telah menargetkan Rancangan Undang-Undang Kemanan Nasional (RUU Kamnas) bisa selesai dibahas dan diberlakukan pada tahun ini. Namun seiring keinginan kuat pemerintah mengegolkan RUU Kamnas, semakin luas pula barisan penentangnya.

Rencananya, elemen-elemen masyaralat sipil akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPR RI dan Istana Negara pada pekan-pekan mendatang. Elemen sipil yang akan menggerakkan aksi itu antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia (MPBI), Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAS), Trade Union Rights Centre (TURC), dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Mereka juga akan menggandeng kelompok lain yang dikenal vokal mengkritisi RUU Kamnas maupun Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penangangan Gangguan Keamanan di Dalam Negeri. Di antaranya adalah YLBHI, LBH Jakarta, KontraS dan Imparsial.

Presiden KPSI Said Iqbal menyatakan, selain RUU Kamnas dan Inpres Penaganan Gaungguan Keamanan, pihaknya juga mempersoalkan RUU Ormas yang saat ini tengah dibahas di DPR. "Ketiganya jelas mengancam dan membahayakan perjuangan kelompok buruh dalam menuntut hak-haknya," kata Said dalam jumpa pers di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta, Rabu (13/2).

Dipaparkannya, kelompok buruh akan menggelar aksi penolakan atas RUU Kamnas dan RUU Ormas pada Selasa (19/2) pekan depan. Sementara pada Kamis (28/2) dua pekan mendatang, mereka akan menggelar aksi di depan Istana guna mendesak pencabutan Inpres Gangguan Keamanan sekaligus meminta pemeirntah menarik RUU Kamnas.

Dipaparkannya, RUU Kamnas dan Inpres Penanganan Gangguan Keamanan memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk mengerahkan tentara saat di daerahnya terjadi gangguan tertib sipil.

Persoalannya, lanjut Said, hingga saat ini tidak ada ukuran baku tentang tertib sipil. "Artinya Inpres dan RUU itu dapat digunakan kepala daerah untuk mengerahkan tentara dalam mengatur bahkan membubarkan unjuk rasa buruh dengan kekerasan," paparmnya.

Di tempat sama Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea menambahkan, RUU Kamnas dan Inpres Penanganan Gangguan Keamanan menjadi bukti bahwa pemeirntah masih suka menggunakan penedakatan keamanan dibanding pendekatan kesejahteraan. Karena itu pada aksi di depan gedung DPR RI, pekan depan, massa aksi penolak RUU Kamnas akan menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mereka meminta jaminan kebebasan berorganisasi, menyatakan pendapat maupun hak untuk berkumpul.

"Kami juga minta jaminan terbebas dari rasa takut, serta menuntut negara menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari kemiskinan dengan menghapuskan politik dan kebijakan upah murah yang memiskinkan rakyatnya termasuk menentang penangguhan upah minimum," pungkasnya.(jpnn)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 373 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org