Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Ngotot Ganti Tatib, Komnas HAM Dikecam

Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Jumat, 08 Februari 2013

VHRmedia, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil untuk HAM dan Komisi Nasional HAM menyatakan keprihatinan atas kondisi terkini Komnas HAM. Koalisi, memandang saat ini Komnas HAM tengah berada di ujung tanduk.

Mereka mengecam keras sikap komisioner Komnas HAM yang menyetujui penggiliran ketua selama satu tahun.

Haris Azhar dari Kontras menyebut masa jabatan ketua selama satu tahun jelas merupakan keputusan yang buruk, karena akan memperlemah pelaksanaan rencana dan prioritas penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Menggilir pimpinan Komnas HAM setiap satu tahun tanpa adanya pemikirian yang berdasarkan akal sehat, menunjukkan adanya situasi krisis mendalam di Komnas HAM. "Ini adalah preseden buruk bagi penegakan HAM di Indonesia," kata dia.

Menurut Haris, Komnas HAM gagal menjelaskan argumentasi sementara sejumlah kritik dan masukan masyarakat sipil mendukung pimpinan tetap pada mekanisme lama. Mestinya ini harus dianggap sebagai dukungan kepada Komnas HAM dari masyarakat sipil. "Sayangnya, para anggota 9 Komnas HAM yang tetap bersikeras untuk mengejar jabatan semata," ujarnya.

Haris menyesalkan keputusan untuk memberlakukan keketuaan bergilir satu tahun mengindikasikan adanya kepentingan politik untuk menghancurkan kelembagaan Komnas HAM dari dalam.

"Lebih parah lagi, dalam rapat pleno kemarin, sekira pukul 21.00 WIB, rapat dilakukan tertutup, tanpa adanya perangkat kelembagaan administratif pendokumentasian proses rapat. Rapat tidak diperbolehkan untuk diakses oleh siapapun, termasuk staff, dan juga perwakilan masyarakat sipil," tuturnya.

Wakil koalisi lainnya, Poengky Indarti mengatakan, pihaknya, mengecam keras keputusan Komnas HAM yang tetap memberlakukan Tata Tertib keketuaan satu tahun, termasuk keputusan untuk memberlakukan tata tertib baru ini secara surut. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa Komnas HAM menutup mata terhadap suara publik. "Mereka lebih mementingkan kepentingan politik dan kepentingan pribadi,"ujar Poengky.

Atas kondisi yang terjadi di Komnas HAM, kata dia, koalisi masyarakat sipil menyatakan sikap, untuk etap menolak keputusan tentang masa kepemimpinan Komnas HAM satu tahun dan pemberlakukan secara surut Tata Tertib baru. Sikap lainnya, koalisi akan segera melaksanakan uji publik terhadap ketentuan Tata Tertib Komnas HAM yang baru.

"Kami akan mendesak DPR untuk mengambil tindakan terhadap Komnas HAM dengan memanggil seluruh anggota Komnas HAM, untuk menjelaskan dimuka publik tentang perubahan Tata Tertib masa kepemimpinan satu tahun dan pemberlakukan Tata Tertib baru secara surut," ujar Poengky.(E2)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 322 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org