Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Cabut Inpres Gangguan Keamanan

Sumber: VHRMEDIA.COM | Tgl terbit: Kamis, 07 Februari 2013

Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dinilai lemah dan menunjukkan kegagalan pemerintahan SBY.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [Kontras] menyerukan kepada pemerintah untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaliknya harus mengambil langkah-langkah politik strategis yang tidak membahayakan hak-hak fundamental warga negara Indonesia.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Kontras menilai tidak ada alasan mendesak bagi pemerintah untuk mengambil langkah ekstrem dalam politik keamanan. "Sebagai produk politik, Inpres No 2/2013 memiliki kelemahan dan pada akhirnya dapat dibaca sebagai kegagalan pemerintahan SBY merespons hal-hal krusial," demikian pernyataan Kontras.

Penolakan reaksi publik atas keputusan sepihak Presiden SBY atas Inpres No 2/2013 tentu bukan tanpa dasar. Pengalaman kekerasan di Timor Timur atas praktik eksesif militer bukan tanpa dasar politik yang jelas (Keppres No 107/1999), begitu juga praktik kekerasan yang dilakukan aparat di Aceh melalui skema Darurat Militer (Inpres No 4/2001) dan Darurat Sipil (Inpres 1/2004) telah menghasilkan ratusan korban jiwa dan kekerasan serius yang belum diusut sampai sekarang.

Operasi penegakan hukum di Maluku dan Poso juga tidak pernah mendapat ruang evaluasi keamanan yang jelas dari pihak eksekutif, legislatif, dan pelaksana operasi yakni TNI dan Polri. Ataupun model pengerahan pasukan yang masih diterapkan hingga kini di Papua, Lampung Tengah, Sulawesi Tengah, Aceh, Poso dan lokasi-lokasi konflik lainnya akibat konflik perebutan SDA, gangguan keamanan, bentrok warga dan sebagainya.

Kontras karena itu meminta Presiden SBY dan segenap jajarannya bekerja giat untuk mendorong akuntabilitas dan profesionalisme para aparat keamanan dan penegak hukum. Termasuk mengambil langkah-langkah populis sebagai wujud respons negara yang mengedepankan penegakan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia agar praktik ketidakadilan sosial, brutalitas aparat keamanan dan penegak hukum, praktik pelanggaran HAM yang serius, dan berbagai penyimpangan kewenangan di tingkat lokal bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,034 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org