Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
7 Parpol penguasa dituduh jarah tambang di Indonesia

Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Selasa, 15 Januari 2013

Sebanyak tujuh partai politik terindikasi 'menjarah' kekayaan tambang di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Andre S Wijaya.

"Masih menduga, setidaknya ada 6 parpol terlibat dalam konteks Pilkada. Partainya tidak langsung terjun. Mereka bisa kader, atau pemimpin partai langsung bermain," ungkap Andre di Gedung YTKI, Jakarta, Selasa (15/1).

Parpol yang terlibat antara lain Partai Golkar, Partai Demokrat, Gerindra, PKS, PAN, dan PDI Perjuangan. Dia menduga, NasDem sebagai parpol baru juga terlibat eksploitasi tambang. Hal ini terlihat dengan kepemilikan 10 persen saham di blok Cepu, Blora, Jawa Tengah.

"NasDem sebagai partai baru juga terlibat, Surya Paloh punya saham 10 persen di blok Cepu," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator KontraS Haris Azhar mengatakan, 10 partai politik yang lolos verifikasi faktual menimbulkan kekhawatiran akan berlangsungnya politik penjarahan tambang oleh parpol-parpol peserta pemilu semakin nyata.

"Banyaknya perizinan di sektor pertambangan yang tidak memenuhi kriteria clear and clean yang menunjukkan secara telanjang. Bagaimana politik penjarahan oleh parpol telah bekerja," terangnya.

Haris memberi contoh, kekisruhan tumpang tindih izin usaha pertambangan di Kutai Timur, diduga tak terlepas dari campur tangan dua kekuatan parpol, yakni Gerindra dan Demokrat.

"Kasus ini sendiri berbuntut digugatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pemda Kutim dan pemerintah Indonesia ke arbitrase International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington DC, Amerika Serikat," pungkasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,423 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org