Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
GarpU Ingatkan Kontras Bicara Konstitusional Soal Capres

Sumber: CAHAYAREFORMASI.COM | Tgl terbit: Rabu, 30 Januari 2013

Jakarta(Care)- Pernyataan Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Ashar di kantornya (12/1/2013), agar Komnas HAM mengeluarkan checklist calon presiden (capres) dan calon legislatif (caleg) yang termasuk penjahat kemanusiaan atau pelanggar HAM, baik ringan maupun berat. Hal itu bertujuan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) selektif dalam meloloskan capres dari parpol tertentu, karena Komnas HAM memiliki kewenangan untuk merinci daftar politikus yang pernah melanggar HAM, tidak hanya sebatas kejahatan militeristik, namun juga korporasi. Disikapi oleh Koordinator Eksekutif Gerakan Perubahan (GarpU) Muslim Arbi sebagai suatu pernyataan yang tidak ada manfaatnya.

Muslim Arbi yang juga Kepala Staf Investigasi dan Advokasi (Kastaf) Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) menyarankan agar Haris Ashar bicara konstitusional soal capres agar tidak bias, karena proses demokrasi yang berjalan di Indonesia ini sudah berlangsung secara konstitusional. Demikian katanya kepada pers (13/1/2013).
"Pasal 6 ayat 1 dan 2 UUD 1945 mengamanatkan, bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden haruslah seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden; Berikutnya syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Hal ini tidak ada aturan lain sebagaimana yang diminta Ashar kepada Komnas HAM", ungkap Muslim Arbi.

Menurut Muslim Arbi yang aktivis penggiat antikorupsi dan menjadi inisiator Aliansi Rakyat Advokasi Nazaruddin (AliRAN) sejak terpidana kasus Wisma Atlet M Nazaruddin dititipkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, pada 13 Agustus 2011 sampai saat ini agar Nazaruddin terus bernyanyi, mengingatkan Koordinator Kontras Haris Ashar agar dalam berbicara lebih baik hati-hati ketimbang hanya mau keluarkan suatu hal yang sebenarnya mengandung kebencian dibalik pernyataannya itu. Tahun 2013 yang disebut-sebut tahun politik, hendaknya jangan menambah kegaduhan yang justru bisa memicu permasalahan baru.

"Di Pasal 6A ayat 1 dan 2 UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat; Dan pasangan capres dan cawapres tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu. Dari aturan konstitusi ini berarti, seharusnya anda mempersilahkan rakyat untuk memilihnya secara langsung. Begitu pula anda yang meminta Komnas HAM menggiring masalah HAM, tentu domainnya ada di penegakan hukum. Tuntut saja semua yang anda sebutkan nama-namanya dalam pernyataannya itu secara ksatria, dan jangan menyeret-nyeret Komnas HAM dalam proses demokrasi yang konstitusional", pungkas Muslim Arbi menyarakan kepada Koordinator Kontras Haris Ashar.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,352 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org