Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Tugas Perbantuan TNI Idealnya Diatur UU

Sumber: REPUBLIKA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tugas perbantuan TNI kepada Polri seyogyanya diatur dalam undang-undang, bukan sekadar nota kesepahaman (MoU).

"Idealnya perbantuan ini dibuat dalam bentuk UU bukan MoU. Kalau MoU kesannya negara ini cuma ada TNI-Polri saja," kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Haris Azhar di Jakarta, Senin (28/1), menanggapi rencana MoU Polri dan TNI terkait tugas perbantuan itu.

Kalau pun tetap dilakukan melalui MoU, Haris mensyaratkan agar MoU ini mengatur tegas kapasitas, profesionalitas, dan ruang kontrolnya. "Kalau tidak justru ini akan menjadi ruang kekacauan tata kelola keamanan dan bisa menyebabkan pelanggaran HAM lagi," katanya.

Selain itu, Haris meminta agar ada otoritas politik negara dan kontrol sipil atas keduanya. Selama ini, banyak perbantuan TNI kepada Polri dilakukan tanpa mekanisme demokratis kenegaraan sebagaimana diatur dalam UU 34/2004 tentang TNI dan UU 2/2002 tentang Polri.

"Selama ini Presiden tidak banyak mengambil sikap dan inisiatif soal tugas perbantuan ini. DPR juga diam. Alhasil semuanya diluar kendali," ujarnya.

Ia menilai keputusan mengenai kebutuhan perbantuan TNI pada Polri harus diputuskan secara internal di Polri melalui Kapolri dan penetapannya pun harus dilakukan atas rekomendasi DPR.

"Apa yang menjadi kebutuhan Polri dari TNI dapat disampaikan di ruang koordinasi lewat Rapim TNI-Polri setelah melalui kajian di internal Polri. Hasilnya kemudian disampaikan dan menjadi keputusan Presiden setelah mendapatkan rekomendsi DPR," bebernya.

Tujuannya, tambah Haris, agar bantuan yang dibutuhkan, peruntukan, dan jangka waktunya jelas. "Akuntabilitas baik keuangan, logistik, senjata, atau hukumnya juga menjadi jelas," katanya.

Polri pun dituntut membuat prediksi sejelas mungkin dan setransparan mungkin. Prediksi ini bisa didasari misalnya atas isu konflik atau bentrokan.

"Jadi jelas jenis perbantuan apa yg diharapkan dari TNI. Ruang pelibatan atau penempatan TNI juga jadi jelas. Jadi kalau ada sesuatu, aparat hukum mudah melihat keterlibatannya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, TNI dapat memberi bantuan kepada Polri dalam mencegah dan mengatasi keamanan di seluruh tanah air.



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 716 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org