Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Nilai Inpres Kamtibmas Tak Tepat

Sumber: BERITASATU.COM | Tgl terbit: Senin, 28 Januari 2013

Gejolak di masyarakat terjadi karena tidak terjaminnya pelayanan publik, perlindungan hukum, keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak sipil.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik pemerintah yang menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) karena dianggap tak konsisten dalam kebijakan keamanannya.

Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, Inpres itu muncul untuk merespon gagal tanggap polisi dan pemerintah daerah dalam mencegah dan menangani rusuh atau konflik kekerasan di berbagai tempat belakangan.

Situasi demikian, katanya, harusnya mendapat penanganan komprehensif dari negara dengan melihat penyebab sebenarnya. Terjadinya gejolak di masyarakat adalah karena merasa semakin tak terjamin oleh pelayanan publik, perlindungan hukum, keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak sipil.

"Situasi ini lebih dari persoalan keamanan belaka," kata Haris Azhar di Jakarta, Senin (28/1).

Kontras menilai pemerintah selalu salah menanggapi dengan melihat isu ketiadaan hak masyarakat sipil harus diselesaikan dengan pendekatan negara yang kerap condong ke model penanganan keamanan belaka.

"Isu konflik agraria, teror, konflik berbasis kekerasan minoritas, konflik yang dipicu karena ketidakadilan dan sederet konflik lainnya dijawab dengan menurunkan jumlah pasukan bersenjata berskala besar. Lihatlah penanganan konflik di Aceh, Poso, Papua hingga Timor Timur juga selalu dimulai dengan hal-hal yang sifatnya eksesif," kata Haris.

Hal senada disampaikan oleh anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Eva Kusuma Sundari, yang menilai pemerintah, yang menerbitkan Inpres Kamtibmas, dianggap tak konsisten dalam kebijakan keamanannya.

Menurut Eva, terbitnya Inpres itu tidak sesuai dengan pernyataan-pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebelumnya bahwa keamanan terkendali dan negara akan menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam mengatasi masalah keamanan.

Inpres juga dianggap tak sejalan dengan pernyataan presiden soal perlunya taat pada hukum dan amanat reformasi.

"Sepatutnya, pemerintah belajar pada Malaysia yang mencabut UU Internal Security bahkan saat menjelang Pemilu Raya yang diperkirakan Maret tahun ini," ujar Eva.

Dia melanjutkan bahwa sungguh disesalkan sebenarnya pemerintah sendiri yang menciptakan banyak bom waktu menjelang Pemilu.

"Selain Inpres Kamtibmas, ada kebijakan Redenominasi Rupiah, serta Kurikulum Baru 2013 dan lain-lain, yang potensial menyulut konflik," tandas Eva.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 866 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org