Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemerintah Dituding Biarkan Kerusuhan Sumbawa

Sumber: TEMPO.CO | Tgl terbit: Minggu, 27 Januari 2013

TEMPO.CO, Sumbawa--Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Sumbawa berencana menggugat pemerintah ke pengadilan lantaran dianggap membiarkan kerusuhan di Sumbawa Besar pada Selasa lalu. LSM yang mengatasnamakan Tim Advokasi untuk Kasus Sumbawa itu kemarin mengirim surat pemberitahuan rencana gugatan kepada presiden, Kepala Polri, dan kepala polda.

"Sebelum dan saat terjadi kerusuhan, pemerintah tidak mencegah atau mengamankan warga komunitas Bali," kata salah seorang anggota Tim Advokasi, Daeng Muhammad Ikhwan, di kantornya Sabtu 26 Januari 2013. (Lihat juga: Kronologi Kerusuhan Sumbawa)

Sekretaris Lembaga Adat Sumbawa itu mengatakan, tim penggugat terdiri atas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sumbawa, serta Asosiasi Penasihat Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam kerusuhan, massa membakar puluhan rumah toko, pura, dan hotel milik orang Bali. Akibatnya, ribuan orang mengungsi. Kerusuhan dipicu isu pemerkosaan oleh seorang polisi asal Bali terhadap warga Labuan Badas, Sumbawa. Versi polisi, Arniyati tewas karena kecelakaan lalu lintas setelah berboncengan dengan pacarnya, I Gede Eka Swarjana.

Ketua Kontras, Haris Azhar, membantah lembaganya bergabung dengan tim penggugat. Kontras, kata dia, masih berfokus pada pengajuan rekomendasi yang dikirim ke Departemen Dalam Negeri mengenai evaluasi konflik sosial sepanjang 2012. "Konflik Sumbawa sama dengan beberapa konflik sosial dan etnis di 2012, yang dimulai dengan hal sepele, seperti masalah cinta, pencurian kecil, atau lainnya."

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan berkunjung ke Sumbawa, Senin pekan depan, guna menyelidiki kerusuhan. Menurut Koordinator Bidang Pemantauan dan Penyelidikan Natalius Pigai, tim penyelidik akan dipimpin Komisioner Bidang Pemantau dan Penyelidikan, Siti Nurlaela.

Juru bicara Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Wiriawan, membantah tudingan bahwa pemerintah telah membiarkan kerusuhan. Bantahan serupa dilontarkan juru bicara Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, Ajun Komisaris Besar Sukarman Husein. Menurut dia, saat kerusuhan terjadi, jumlah polisi tak sebanding dengan banyaknya perusuh.

Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Brigadir Jenderal Mochamad Iriawan mengatakan polisi sudah mendeteksi ada tiga provokator kerusuhan. "Secepatnya mereka akan ditangkap," kata dia kepada Tempo, ketika menemani Ketua Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla bertemu dengan para tokoh Sumbawa dan pengungsi, kemarin. Hingga kini, sudah 94 pelaku ditangkap dan 33 dinyatakan sebagai tersangka. Simak berita kerusuhan di daerah.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 927 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org