Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KontraS Desak Indonesia Ratifikasi ICAED

Sumber: SKALANEWS.COM | Tgl terbit: Minggu, 23 Desember 2012

Skalanews- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS, mendesak pemerintah untuk meratifikasi International Covenant against enforced disappearance atau Kovenan Internasional untuk Pencegahan Penghilangan Orang Secara Paksa.

Padahal, kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, Indonesia sudah menandatangani perjanjian ICAED sejak dua tahun lalu.

Penandatangan itu dilakukan oleh Menteri Luar Negeri, Marty Natalagawa di New York City.

Dari 90 lebih negara yang sudah menandatangani, baru 37 negara yang sudah meratifikasinya menjadi hukum nasional di negaranya.

"Di antaranya Meksiko dan Philipina, dua negara di mana penghilangan orang secara paksa banyak terjadi," kata Haris dalam siaran pers yang diterima, Minggu (23/12).
Namun Indonesia, kata Haris, meski telah menandatangani ICAED tak juga kunjung meratifikasinya.

Padahal upaya untuk meratifikasi, kata Haris, sudah direkomendasikan oleh Pansus Orang Hilang ke Presiden sejak 2009. "Dan dicantumkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM," kata Haris.

KontraS khawatir, enggannya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan ratifikasi ICAED lantaran masih kuatnya birokrasi yang mendukung penutupan kasus-kasus penghilangan orang.

Padahal, menurut Haris, ratifikasi itu menjadi bagian dari bukti komitmen global untuk memerangi impunitas (kejahatan tanpa hukuman) dan mewujudkan kebenaran untuk korban, keluarga korban dan masyarakat luas.

Di Indonesia, bebernya, masih ada ribuan orang yang hilang akibat kejahatan politik.

"Catatan KontraS setidaknya masih ada 1.400 orang hilang," ujarnya.

Haris mencontohkan dilakukannya penggalian 20 titik lebih kuburan massal di Aceh pasca konflik di sana. KontraS juga mendapati adanya lebih dari 14 titik kuburan massal dari peristiwa 1965 di Jawa Tengah.

Berdasarkan temuan-temuan itu, KontraS menilai penolakan ratifikasi oleh Indonesia merupakan bentuk ketertutupan pemerintah pada konsep 'Truth' (kebenaran).

Karena menurut Haris, dengan menjadikan ICAED sebagai hukum nasional lewat ratifikasi, akan berkontribusi pada perbaikan kondisi HAM, sistem hukum pidana Indonesia dan pemenhan hak korban.

Karena itu, KontraS meminta agar pemerintah Indonesia segera menunaikan kewajiban konstitusinya memenuhi HAM dan kewajiban globalnya untuk segera ratifikasi ICAED. (Andrian Gilang/ mvw)



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 1,604 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org