Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemerintah Belum Prioritaskan Agenda Penegakan HAM

Sumber: RRIBOGOR.CO | Tgl terbit: Minggu, 09 Desember 2012

Jakarta - Deputi I Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Sri Suparyati mengungkapkan sepanjang tahun 2012, pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memprioritaskan penegakan Hak Asasi Manusia. "Meski di tahun ini ada 3 instrumen HAM Internasional yang telah diratifikasi, namun pemerintah terkesan masih belum memiliki agenda perlindungan HAM," ujar Sri di Kantornya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu (8/12).

Dalam catatan Kontras, sepanjang tahun 2012 ini beberapa kasus HAM yang serius dan menonjol ini akibat dari diterapkannya kebijakan represif. Tidak hanya itu, Sri mengungkapkan, pengabaian dan pembiaran potensi kekerasan, serta masih digunakannya pendekatan keamanan yang tinggi di beberapa wilayah sensitif di Indonesia juga belum adanya perubahan fundamental. "Parahnya lagi, ada semacam kecenderungan untuk melegalisasikan praktik otoritarian dan kesewenangan gaya baru, yang berpeluang digunakan dalam agenda Pemilu 2014," tutur Sri.

Masih dalam catatan Kontras, ada enam daftar persoalan HAM yang mengancam hak-hak fundamental warga Indonesia. Daftar tersebut yakni pertama, meluasnya konflik sosial dan ketiadaan jaminan rasa aman warga. Kedua, masih minimnya jaminan perlindungan kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah. Ketiga, potensi ancaman kriminalisasi warga melalui ruang legalisasi keamanan. Keempat, proyek anti-teror yang tidak Pro HAM. Kelima, Absennya kriminalisasi terhadap kejahatan penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang lainnya. Keenam, lambannya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Hari Hak Asasi Manusia yang dirayakan tiap tahun oleh banyak negara di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme. Tanggal ini dipilih untuk menghormati majelis Umum PBB yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang Hak Asasi manusia, pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan.

Ada 6 jenis ham, yaitu hak asasi sosial, ekonomi, politik, sosial budaya, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, dan hak untuk mendapat persamaan dalam hukum dan pemerintahan
HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat , pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1./tribun/wl



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 778 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org