Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pemerintah tak serius tangani konflik daerah

Sumber: SINDONEWS.COM | Tgl terbit: Senin, 26 November 2012

Sindonews.com - Pemerintah dinilai tidak serius menangani hal yang timbul pasca konflik di beberapa daerah di Indonesia yang marak konflik. Hal itulah yang kemudian menjadi penyebab konflik seperti di Kalimantan Timur, Lampung, Aceh, dan daerah lainnya terus berulang.

Berdasarkan data yang dimiliki Komisi Untuk Korban Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), terdapat 32 konflik horizontal yang terjadi tahun 2012 ini. Angka tersebut di luar peristiwa serangan dari suatu kelompok mayoritas kepada minoritas dan juga tawuran antar pelajar dan mahasiswa.

"Itu dikarenakan jarangnya terjadi pendekatan langsung para pejabat negara ke komunitas akar rumput. Selain itu, absennya penegakan hukum, sehingga tidak ada penegak hukum alias efek jera bagi para pelaku maupun pihak lain," kata koordinator Kontras Haris Azhar, di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Haris juga menilai, upaya yang menjadi standar penyelesaian umumnya lebih bersifat simbolik dan tidak diikuti upaya memelihara rekonsiliasi dan perdamaian.

Haris beranggapan, kebijakan yang ada saat ini justru tumpang tindih dan saling berlawanan. Hal itu terlihat dari Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial yang lebih menitikberatkan pada aktivitas penghentian konflik, dengan memobilisasi kekuatan sektor keamanan secara masif.

"Meskipun dalam UU itu disinggung tentang pentingnya membangun sistem deteksi dini konflik, namun pemerintah nampaknya luput pula dalam memaksimalkan upaya sistem deteksi dini yang komperhensif dan signifikan untuk mengelola dinamika sosial politik yang khas di masing-masing wilayah Indonesia," jelasnya.

Ditegaskan Haris, saat ini diperlukan sebuah evaluasi menegenai antisipasi dan mekanisme koreksi penanganan konflik sosial yang tidak efektif selama ini.

"Kegagalan negara mewujudkan kewajiban HAM tersebut akan memberi kesan absennya negara terhadap sentimen komunalisme. Hal ini bertolak belakang dengan klaim negara yang bangga akan watak Indonesia yang plural," tegasnya.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 333 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org