Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KONTRAS: KONFLIK HORIZONTAL MENINGKAT

Sumber: HARIANHALUAN.COM | Tgl terbit: Selasa, 27 November 2012

JAKARTA, HALUAN - Koordinator Kontras, Haris Azhar, menilai salah satu sebab masih sering terjadinya konflik horizontal adalah akibat lemahnya penegakkan hukum oleh aparat kepolisian. Pa­dahal, ada model dan kara­teristik konflik yang mirip misalnya penghasutan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dendam lama, atau seputar isu Pemilihan Kepala Daerah. "Kenapa konflik-kon­flik itu bisa berulang? Padahal hanya mengulang pola dan model kekerasan yang sering terlihat sama. Ini sebenarnya tidak rumit. Tapi ini mem­perlihatkan negara tidak perhatian," kata Haris dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (26/11).

Menurutnya, kepolisian dalam perundang-undangan sudah diminta untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum bagi pelaku konflik. Namun, Kontras, kata Haris, belum melihat kepolisian bekerja secara maksimal.

Belum lagi, warga kini juga mulai kehilangan keper­cayaan pada polisi dan juga tidak puas dengan proses penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian.

Padahal, lanjutnya, jika kepolisian bisa menangani secara cepat dan berbuat adil, maka secara otomatis akan memberikan kepuasan pada masyarakat. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik. "Polisi tidak bisa beri kepuasan karena gagal cepat bertindak. Belum lagi cara respon yang seolah mengor­bankan satu kelompok, se­hingga terlihat tidak adil. Ini kontribusi buruk pada proses hukum yang ditegak­kan me­reka," ujar Haris.

Di sisi lain, sepanjang 2012 ini, Kontras mencatat setidaknya ada 32 konflik horizontal terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Papang Hidayat, Ke­pala Biro Penelitian Kontras, seku­rang­nya ada 28 korban tewas dan 200 orang luka-luka. "Dari tahun 2012 ini kita lihat saja data ini. Ada 32 konflik yang menye­babkan 28 nyawa mela­yang dan ratusan orang luka-luka cukup serius. Ini terjadi karena ada ketidakmampuan negara. Ne­gara kurang sen­sitif. Konflik di Poso, Ambon, seka­rang Kutai Barat. Seolah-olah ne­gara kurang berdaya," ujarnya. (h/vvn)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 565 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org