Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Catatan Kontras, 2012 Terjadi 32 Konflik Horizontal

Sumber: VIVA.CO.ID | Tgl terbit: Senin, 26 November 2012

VIVAnews - Koordinator Kontras, Haris Azhar, menilai salah satu sebab masih sering terjadinya konflik horizontal adalah akibat lemahnya penegakkan hukum oleh aparat kepolisian. Padahal, ada model dan karateristik konflik yang mirip misalnya penghasutan yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dendam lama, atau seputar isu Pemilihan Kepala Daerah.

"Kenapa konflik-konflik itu bisa berulang? Padahal hanya mengulang pola dan model kekerasan yang sering terlihat sama. Ini sebenarnya tidak rumit. Tapi ini memperlihatkan negara tidak perhatian," kata Haris dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Senin, 26 November 2012.

Menurutnya, kepolisian dalam perundang-undangan sudah diminta untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum bagi pelaku konflik. Namun, Kontras, kata Haris, belum melihat kepolisian bekerja secara maksimal.

Belum lagi, warga kini juga mulai kehilangan kepercayaan pada polisi dan juga tidak puas dengan proses penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian.

Padahal, lanjutnya, jika kepolisian bisa menangani secara cepat dan berbuat adil, maka secara otomatis akan memberikan kepuasan pada masyarakat. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik.

"Polisi tidak bisa beri kepuasan karena gagal cepat bertindak. Belum lagi cara respon yang seolah mengorbankan satu kelompok, sehingga terlihat tidak adil. Ini kontribusi buruk pada proses hukum yang ditegakkan mereka," ujar Haris.

Di sisi lain, sepanjang 2012 ini, Kontras mencatat setidaknya ada 32 konflik horizontal terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Papang Hidayat, Kepala Biro Penelitian Kontras, sekurangnya ada 28 korban tewas dan 200 orang luka-luka.

"Dari tahun 2012 ini kita lihat saja data ini. Ada 32 konflik yang menyebabkan 28 nyawa melayang dan ratusan orang luka-luka cukup serius. Ini terjadi karena ada ketidakmampuan negara. Negara kurang sensitif. Konflik di Poso, Ambon, sekarang Kutai Barat. Seolah-olah negara kurang berdaya," ujarnya.



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 646 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org