Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
TIGA ORNOP PAPUA AJUKAN "JUDICIAL REVIEW" KEPPRES KPN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 19 Februari 2002

Jakarta, Kompas
Belum sempat bekerja untuk melaksanakan tugas penyelidikan kasus terbunuhnya Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) Theys Hiyo Eluay, Komisi Penyelidik Nasional (KPN) dipersoalkan tiga organisasi nonpemerintah (ornop) Papua. Ketiga ornop itu akan mengajukan judicial review (uji materiil) terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Penyelidik Nasional. KPN dianggap tidak memiliki dasar hukum sehingga harus dibubarkan dan diganti dengan tim ad hoc Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang melibatkan unsur masyarakat dan pihak internasional.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Papua Pieter Ell, Senin (18/2), menyatakan, tiga ornop itu adalah Kontras, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsham) Papua.

"Kami sedang menunggu surat kuasa dari PDP untuk mengajukan judicial review tersebut. Kontras, LBH, dan Elsham Papua sejak awal sudah menjadi kuasa hukum PDP untuk mengusut kematian Pak Theys," ujar Pieter.

Ditambahkan, pimpinan PDP, tokoh masyarakat, dan tokoh agama Papua, tidak pernah menerima kehadiran KPN. Bila pemerintah tetap memaksakan kehadiran KPN, maka hal itu merupakan upaya sia-sia karena rakyat Papua tidak akan menerimanya.

Seharusnya, kata Pieter, Komnas HAM langsung membentuk tim ad hoc seperti Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM. Namun, itu pun  harus mengikutkan unsur internasional, seperti Amnesty International, sebagai pengamat atau sekaligus menjadi narasumber. Dengan demikian, penyelidikan lebih diterima semua pihak di Papua.

Masyarakat Papua, kata Pieter lagi, menyesalkan kerja Tim Pemantau Komnas HAM, beranggotakan Bambang W Soeharto dan Koesparmono Irsan, yang sudah mengumpulkan data dari berbagai pihak di Papua. Sayangnya hasil pengamatan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan membentuk KPP. Malah Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto menyerahkan hasil kerja tim pemantau kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), yang selanjutnya dijawab pemerintah dengan membentuk KPN dengan Keppres No 10/2002.

Ke Presiden
Di tempat terpisah Ketua KPN Koesparmono Irsan mengemukakan, hasil Komisi yang dipimpinnya akan diserahkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, selanjutnya terserah presiden.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) ditegaskan, satu-satunya lembaga yang berhak menyelidiki kasus dugaan pelanggaran HAM berat cuma Komnas HAM. KPN dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 10/2002 dan sama sekali tidak mengacu pada UU No 26/2000 atau UU No 39/1999 tentang HAM.

"Dalam pertemuan KPN tadi, kami sepakat akan menyerahkan hasil KPN kepada Presiden. Selanjutnya, terserah Presiden. Presiden-lah nanti yang menentukan, temuan ini akan dibawa langsung ke Kejaksaan Agung atau ke Komnas HAM, atau mau dikemanakan. Tanggung jawab kami sebatas menyerahkan hasil penyelidikan kepada Presiden," tutur Koesparmono usai rapat, Senin.

Dia menjelaskan, Kamis atau Rabu besok KPN akan menghadap Presiden Megawati disusul kerja tim forensik dan tim asistensi daerah. Tim asistensi terdiri dari masing-masing dua orang polisi, polisi militer, jaksa, anggota KPN daerah, dan anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), dibantu kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman. "Mereka yang akan melakukan kegiatan di sana, kami yang memantaunya. Mereka bisa melakukan kegiatan tersebut karena punya
kewenangan proyustisia, sedang kami (maksudnya KPN-Red) tidak," ujar Koesparmono. (win/sah)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 346 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org