Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penyidikan Bareskrim Polri Haram

Sumber: KOMPAS.COM | Tgl terbit: Jumat, 03 Agustus 2012

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidikan Polisi Republik Indonesia (Polri) atas perkara dugaan korupsi proyek simulasi kemudi roda dua dan roda empat untuk ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada 2011 dinilai cacat hukum.

Penyidikan yang dilakukan oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri dengan dasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyalahi ketentuan hukum yang berlaku mengenai penyidikan perkara korupsi yaitu Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Dalam hukum dikenal lex specialis lex generalis. Hukum khusus menggantikan hukum umum. UU KPK dan Tipikor itu kan jelas-jelas hukum khusus sedangkan UU KUHAP jelas hukum umum. Selain itu hukum yang baru juga mengesampingkan hukum lama. Jelas terlihat kalau dasar Bareskrim menggunakan KUHAP tidak berdasar dan jika tetap melanjutkan penyidikan, maka Polri sebagai penegak hukum telah melanggar hukum itu sendiri," terang Asep Iwan Inawan, pakar hukum, dalam pernyataan sikap koalisi Masyarakat untuk reformasi Polri di kantor Transparency International Indonesia Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Iwan menjabarkan bahwa di KUHAP, penyidik dapat menghentikan penyidikan. Hal tersebut berbahaya karena Bareskrim dapat menutup perkara dengan alasan bukti tidak cukup. Sebab itu, pengecualian harus dilakukan jika Polri tidak mau mengalah dan bebesar hati menyerahkan penyidikan ke KPK.

Secara hukum, lanjutnya, mandat penyidikan perkara korupsi jelas harus ditangani oleh KPK. Dalam UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK disebutkan juga bahwa KPK tidak boleh menghentikan penyidikan sebagaimana yang tercantum dalam KUHAP.

"Di UU KPK jelas disebutkan bahwa KPK yang paling berhak melakukan penyidikan kasus korupsi. Kalau KPK sudah melakukan penyidikan maka Kejaksaan dan Polri wajib menghentikan penyidikan. Kalau Polri masih lanjut melakukan penyidikan dengan dasar KUHAP maka hukumnya haram," tambahnya.

Hal senada turut pula diungkapkan oleh Haris Azhar, Koordinator Kontras, yang mengungkapkan bahwa dasar hukum yang diacu oleh Bareskrim akan otomatis digugurkan pengadilan atas dasar kompetensi. Ranahnya prosedur penanganan perkara korupsi tidak terletak di Polri tapi KPK. Polisi, lanjutnya, tidak berhak untuk melakukan penyidikan karena hal itu justru dapat mengakibatkan terhambatnya kinerja KPK.

"Kinerja KPK akan terhambat jika Polri tetap bersikeras melakukan penyidikan dengan dasar hukum yang dapat digugurkan pengadilan tersebut. Kalau tetap ngotot melakukan penyidikan maka kuat dugaan bahwa Polri melindungi para koruptor yang sudah dijadikan KPK sebagai tersangka," pungkasnya.

Seperti yang diberitakan Polri bersikeras memiliki wewenang dalam menangani kasus tersebut. Polri pun mempersilakan KPK jika mau menggugat ke pengadilan agar penyidikan dihentikan oleh Polri. Sutarman menjelaskan pihaknya hanya akan tunduk pada KUHAP.



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 520 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org