Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Indonesia Faces Its Murky Past

Sumber: VOANEWS.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012

JAKARTA â?? In a landmark move, Indonesiaâ??s National Human Rights Commission said this week gross human rights violations were committed in mysterious summary executions in the 1980s and the communist purge in 1965. The findings are significant, but human rights proponents say there is reluctance to look into the countryâ??s dark past.

Indonesian scholars conservatively estimate that some 500,000 suspected members of the Indonesian Communist Party were slaughtered during the 1965 coup.

Others say the figure was closer to one million.

But now, 40 years later, there is no longer confusion about who conducted the widespread and systemic killings.

This week, the government human rights agency Komnas HAM issued an 840-page report that blames security forces under former dictator Suharto for incidents of murder, rape, torture, slavery and prostitution, among other grave rights abuses.

Komnas HAM also announced that the Indonesian police and military conducted summary executions between 1982-1985 as a means to reduce the countryâ??s crime rate.

It is now up to the attorney generalâ??s office to further investigate these incidents of Indonesiaâ??s murky past.

But Haris Azhar, executive coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence, says he does not have high hopes.

"We have several experiences of negligence by the attorney generalâ??s office on the other gross violations of human rights cases. So, I think looking at the legal mandatory it is their duty, but looking at their experiences I think we are not comfortable and really not sure about the position that has been presented," said Azhar.

For example, the attorney generalâ??s office never looked into reports about the mysterious disappearances and deaths of activists and students in 1998 - the year that marked the end of Suhartoâ??s 30-year dictatorship.

The AGO says cases before the year 2000 must be tried by an ad hoc rights tribunal and such a tribunal must be rubber stamped by the parliament, and the president.

Several lawmakers are already pushing for the tribunal and a victims association says they now have enough evidence to take the case to the International Criminal Court.

But Haris Azhar says that, although Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono, or SBY, is considering a formal apology, personal interests might get in the way.

"SBY is not totally in favor to solve the human rights violations, especially human rights violations from the past. One of the problems in [19]â??65; one of the main people responsible for â??65 is his father-in-law - the father-in-law of Mr. President," he said.

No names were mentioned in the National Commission on Human Rights report, but victimsâ?? groups have identified specific individuals involved.

Komnas HAM and survivors of the purge have urged the president to follow up on the finding and make an official state apology to seek closure on two dark chapters of Indonesiaâ??s history.



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 482 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org