Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PEMERINTAH INGIN KEMBALIKAN IMIGRAN GELAP

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Minggu, 25 November 2001

Surabaya, Kompas
Pemerintah Indonesia menghendaki kerja sama internasional di mana imigran gelap dapat disalurkan ke negara lain atau di kembalikan ke negara asal. 

"Kita memang memperhatikan masalah kemanusiaan, tapi tetap concern terhadap kepentingan kita sendiri, sosial, ekonomi, dan keamanan," kata Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (24/11), di Surabaya. 

Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, masalah imigran gelap adalah masalah nasional dan internasional. Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan dua kerangka dalam menyelesaikan masalah itu. Kerangka pertama adalah perlunya kerja sama dengan negara-negara tetangga seperti Australia, Malaysia, dan Singapura. 

Selain itu, juga perlu kerja sama dengan badan-badan internasional yang menangani imigran, seperti Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM). "Perlu langkah bersama untuk pengelolaan sementara," kata Bambang Yudhoyono. 

Kerangka kedua, menurut Bambang, pemerintah pusat sedang merancang Keputusan Presiden dalam penanganan pengungsi. Penanganan secara nasional yang terintegrasi menurut mantan Kepala Pengamat Militer PBB di Bosnia ini diperlukan karena imigran gelap tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Mereka tersebar di beberapa provinsi seperti Lampung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Jawa Timur. "Kalau terintegrasi, bisa dikelola dan dikontrol dengan baik," kata Bambang Yudhoyono. 

Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, hingga kini belum ada indikasi imigran gelap itu melakukan aksi yang bersifat politis. Namun, pemerintah tetap memantau, agar imigran itu tidak menyusup masuk ke masyarakat dan memberikan pengaruh buruk, atau dijadikan alat oleh kalangan tertentu. 

Cek kebenarannya 
Sebelumnya, usai Kuliah Umum "Tantangan Kepemimpinan untuk Mewujudkan Cita-cita Keindonesiaan" di Universitas Surabaya (Ubaya), Susilo Bambang Yudhoyono sempat mengomentari soal temuan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), bahwa pembunuhan Theys adalah bagian dari sebuah operasi tertutup. Menko Polkam juga sempat mengomentari, berita Associated Press tentang ditahannya orang Indonesia di Kabul, Afganistan. 

Kedua hal tersebut dikomentari Susilo dengan kalimat, "Nanti akan dicek kebenarannya." Mengenai pernyataan Kontras tentang adanya dokumen dari Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) tentang hasil pertemuan tanggal 8 Juni 2000, Susilo mengatakan, pemerintah ingin sungguh-sungguh mengungkap kasus itu. Dalam dokumen itu, menurut Kontras, Theys Hiyo Eluay adalah salah satu nama yang dianggap berbahaya karena prokemerdekaan

Papua. 
"Kalau ada informasi, harap disampaikan kepada pemerintah," kata Susilo Bambang Yudhoyono. Mengenai pernyataan Kontras, Susilo mengatakan, dugaan tersebut sangat jauh, walau ia tidak ingin menyimpulkan, pernyataan itu salah. "Saya harap Kontras mengeluarkan pernyataan yang dapat dibuktikan dan logis, kalau tidak negeri kita akan jadi lautan spekulasi," katanya. 

Mengenai adanya orang Indonesia yang disebutkan merupakan pendukung Taliban yang ditahan di Kabul, Susilo mengatakan, sebelumnya pemerintah telah menyatakan, bantuan kepada Afganistan tidak diberikan dalam bentuk fisik. Akan tetapi berupa bantuan kemanusiaan maupun diplomatik. 

Dengan berita ada warga Indonesia yang ditahan di Kabul, Pemerintah RI telah melakukan klarifikasi. "Kami periksa lewat duta besar di Pakistan, apa betul ada sejumlah sukarelawan Indonesia yang terjebak dan kemudian dipenjara di Afganistan," kata Susilo. 

Susilo mengatakan, jika benar, harus diingat, kedatangan mereka ke Afganistan tidak sesuai dengan kebijakan negara. "Tidak ada komunikasi dan lapor dengan Dubes kita di Pakistan," katanya.

Namun, Pemerintah RI tetap akan memberikan bantuan demi keselamatan dan keamanan warga negaranya. "Tapi, kalau mereka terlibat dalam proses pelanggaran hukum, maka kewajiban pemerintah untuk meyakinkan, mereka mendapat perlakuan yang fair," katanya.edn)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 373 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org