Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Pernyataan Priyo soal kasus 65 cermin suara Orde Baru

Sumber: MERDEKA.COM | Tgl terbit: Rabu, 25 Juli 2012

Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1965-1966 mengecam keras pernyataan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso yang meminta kasus kemanusiaan itu tidak diperpanjang. Sebagai politikus Golkar, Priyo dinilai mewakili suara Orde Baru.

"Pernyataan Priyo itu jelas suara Orde Baru dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Dia pasti akan menghindar dan tidak mau bertanggung jawab," ujar Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966, Bedjo Untung, di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta, Rabu (25/7).

Menurut Bedjo, sebagai partai penguasa di bawah rezim Soeharto, Golkar harus bertanggung jawab terhadap tragedi kemanusiaan tersebut.

"Merekalah mesin politik pada zaman itu yang menjadi partai penguasa. Menuru kami persoalan '65 harus diselesaikan," katanya.

Korban lainnya, Puto Uko menilai pernyataan Priyo menunjukkan kalau dia tidak bisa melihat sejarah kelam masa lalu. Pernyataan itu dinilai sebagai upaya untuk membersihkan dirinya dan Golkar agar tak dimintai pertanggungjawaban.

"Jelas Golkar seharusnya ikut bertanggung jawab, karena sebagai pelaku atau pun pembuat skenario," tuturnya.

Dia juga meminta agar mantan bawahan Soeharto tetap diperiksa, meski penguasa Orde Baru itu sudah meninggal dunia.

"Bawahannya masih banyak yang hidup. Masalah ini bukan hanya masalah Soeharto tapi semuanya yang ada di bawahnya harus dimintai keterangan demi kebenaran sejarah," katanya.

Dia pun mengancam, jika jaksa agung tidak ambil tindakan, maka persoalan ini akan dibawa ke Mahkamah Internasioanl.

"Kami bisa ke Amnesty International, Palang Merah Internasional, PBB, ICC. Walaupun sulit kami akan tetap kampanyekan," tandasnya.

(mdk/rza)



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 529 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org