Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
UN official assessing conflict in Burma

Sumber: RADIOAUSTRALIA.NET.AU | Tgl terbit: Kamis, 14 Juni 2012

At least 25 people have died while hundreds more have fled.

Burma's President Thein Sein has warned the unrest could spread to other states and has formed a committee to investigate.

The Project Director for South East Asia for the International Crisis Group, Jim Della Giacoma has told Radio Australia's Connect Asia program hundreds of houses have been burned in the violence and there is a potential there have been more casualties than the official figures.

"While there is a much higher level of transparency than we might have expected 18 months ago in Burma, it is still an area where there is not free access for the media or for NGOs like ourselves to do the kind of research that would be able to verify the exact numbers," he said.

Burmese govt urged to protect civilians amid sectarian violence
Southeast Asian human rights groups have urged the Burmese government and the international community to protect all civilians from religious and ethnic violence in western Burma.

In a joint statement, Forum-Asia, Altsean-Burma, Indonesia's Kontras and the LBH legal aid institute have voiced deep alarm at the continued sectarian violence in Burma's Arakan state.

Debbie Stodhart, from ALTSEAN Burma, told Radio Australia's Asia Pacific program the UN must act to protect all civilians caught up in the unrest.

"Mr Nambiar needs to be focussing on the fact that there has to be decisive action to protect the vulnerable communities from both sides, but in particular the Muslim community which has been targeted with language that seems to endorse violence upon Muslims because they are Muslims," she said.

She says the situation has been going on for too long.

"We've been in a situation for many decades now, where the Rohingya have suffered genocide-like conditions, restrictions on marriage, restrictions on practising their religion or even on moving around within the state," she said.

"The UN has already acknowledged that they're one of the most threatened communities in the world."

Ms Stodhart says the government needs to do more to stop the tensions and protect ethnic minority groups.

"The government has not engaged in any legal reform that will grant minorities protection from this type of violence," she said.

"They've not sought to remove any discriminatory policies and practices.

"This is not just a problem affecting Arakan state.

"This is a problem affecting most ethnic groups, including in Kachin state, where the war in Kachin state has been going on for a year already."

Burma's Muslims of Indian, Chinese and Bangladeshi descent, account for an estimated 4 per cent of the roughly 60 million population in a country where, for many people, Buddhism forms an intrinsic part of national identity.

According to the UN, there are nearly 800,000 Rohingya living in Burma, mostly in Arakan.

Another 1 million or more are thought to live in other countries



Isu terkait:


Dilihat : 311 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org