Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kemhan Masih Tak Setujui Ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa

Sumber: ATJEHPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 06 Juni 2012

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mendesak pemerintah untuk memastikan proses ratifikasi Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa, serta melaporkan temuan dari tim yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai kasus pelanggaran HAM terkait penghilangan paksa sejumlah orang pada masa Orde Baru.

Demikian dikatakan Ketua IKOHI, Mugiyanto, usai menemui Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Profesor Harkristuti Harkrisnowo, di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu, 6 Juni 2012 siang. Ikut serta dalam pertemuan itu Koordinator KontraS, Haris Azhar, dan salah satu Staf Amnesty International, Marek MarczyÅ?ski.

â??Tidak ada yang baru dalam pertemuan hari ini, semua masih mengambang seperti pertemuan tahun lalu. Mereka (Kemenkumham) sudah menyelesaikan naskah akademik dan RUU-nya, sudah diserahkan kepada Menkopolhukam tetapi kapan akan dilimpahkan kepada DPR, itu Dirjen HAM juga tidak bisa memastikan karena keputusannya adalah otoritas politik dari Menkopolhukam (Djoko Suyanto),â? jelas Mugiyanto.

Desakan kedua lembaga ini juga berdasarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, yang mencantumkan bahwa konvensi penghilangan orang secara paksa harus diratifikasi pada 2014.

Sejauh ini, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM sudah terlibat secara aktif dan konstruktif, tetapi masih ada beberapa institusi yang keberatan untuk meratifikasi konvensi, terutama Kementerian Pertahanan.

â??Kalau dari Ibu Tuti (Harkristuti Harkrisnowo) tadi bilangnya â??why notâ? (kenapa tidak), sedangkan Pak Anshor (Muhammad Anshor, Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri) mengatakan â??secepatnyaâ?. Keberatan masih ada pada Kementerian Pertahanan,â? kata Mugiyanto.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, mengatakan bahwa sulit bagi pihak-pihak yang terlibat untuk berkelit dari konsekwensi peratifikasian konvensi tersebut; apalagi terdapat nama Sjafrie Sjamsuddin yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

â??Salah satu pihak yang belum dapat diyakinkan adalah Kementerian Pertahanan, karena ada dua hal yang harus dilakukan apabila pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi. Pertama bagi pelaku, penghilangan secara paksa termasuk tindak kriminal, kedua adalah mencari mereka yang dinyatakan masih hilang.

Penolakan Kementerian Pertahanan sudah ada sejak Juwono sudarsono menjabat sebagai Menhan pada periode lalu,� ungkap Haris kepada Atjeh Post.

Atjeh Post telah mencoba menghubungi Menkopolhukam, Djoko Suyanto, untuk mendapatkan informasi seputar hasil kajian tim bidang Kemenkopolhukan untuk pelanggaran HAM â??termasuk penghilangan orang secara paksa. Namun, belum memperoleh balasan sms maupun telepon



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 895 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org