Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

Untitled Document
Untitled Document
Government slammed for claims in UN report

Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Kamis, 31 Mei 2012

Human rights groups have criticized what they call the Indonesian governmentâ??s complacency in dealing with rampant rights abuses.

Activists from several human rights groups, including the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), Setara Institute, Asian Human Rights Centre (AHRC), Communion of Indonesian Churches (PGI), International Center for Transitional Justice (ICTJ) and International Protection (IP), came down hard on the governmentâ??s statement delivered at the United Nations Human Rights Commission (UNHRC), which they said overstated claims on human rights protection in the country.

â??The government lied to the international world. Government officials know all too well about human rights violations occurring in this country, but they keep making excuses to cover them up,â? Jeirry Sumampow of the PGI said.

Last week, Foreign Minister Marty Natalegawa delivered a report to the UNHRC summit in Geneva, Switzerland, as part of the councilâ??s Universal Periodic Review (UPR), in which he claimed that the government spoke the truth about the nationâ??s human rights record.

Marty also said that, despite some problems, the UNHRCâ??s member countries still considered Indonesia an open, tolerant and democratic society.

Setara deputy chairman Bonar Tigor Naipospos said the government appeared to downplay human rights issues in the country by pointing out that Indonesia was not the only country that had human rights problems.

â??But itâ??s like condoning the problems because they also happen in other countries. This is wrong. Itâ??s purely politics of denial,â? Bonar said.

Delegations from 74 countries, 24 members of the UNâ??s human rights body and 47 monitoring parties attended Indonesiaâ??s session at the summit. The review session issued a number of recommendations, including on the persecution of religious minorities.

Jeirry said that religious minorities still lived in a state of constant uncertainty and worry in Indonesia. He pointed out the recent closure of a number of churches in Aceh and the persecution of Shiite community members in Sampang, Madura, as examples.

â??These minority groups face uncertainty while the majority of people consider it normal. And when these minority groups are attacked, they have to live under a more severe threat,â? Jeirry said. (tas)

Isu terkait:

Wilayah terkait:

Dilihat : 547 kali

Untitled Document

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
Untitled Document
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org