Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RI contribution needed in global peace, human rights

Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Selasa, 21 Februari 2012

Amid never-ending accusations from international groups over human rights violations at home, the government has said that Islamic countries have recognized Indonesia's achievements in upholding human rights and promoting peace.

Leaders of the countries involved in the Organization of Islamic Cooperation (OIC) have expressed confidence that Indonesiaâ??s contribution could help in promoting human rights and ending conflicts in many parts of the world, Foreign Minister Marty Natalegawa said on Monday.

The latest form of such recognition was Indonesia's appointment to hold the first meeting of the OICâ??s Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) at a hotel in Jakarta from Monday to Friday.

"Indonesia, as the world's largest democratic Islamic country, has the mandate to host the first IPHRC meeting. We have to utilize this forum to enhance the roles of Islamic countries in promoting peace, such as proposing solutions to ending the crisis in Syria,"Marty said.

Marty recalled his decision to send a letter to the foreign minister of Kazakhstan, which chairs the OIC, proposing the establishment of a special conference on Syria. Earlier on Monday, President Susilo Bambang Yudhoyono met with secretary general Ekmeleddin Ihsanoglu and 18 IPHRC commissioners.

Indonesian Siti Ruhaini Dzuhayatin, one of the 18 commissioners, said the OIC-IPHRC was still working on its internal matters.

"This commission is still new. We have just finished working on its organizational structure and have been discussing its rules of procedure," she said, adding that the Jakarta meeting would focus on establishing strong organizational instruments.

Siti acknowledged that recent religious conflicts and intolerance in Indonesia would be a part of the IPHRC's strategic issues. â??Such problems are common in other Islamic countries. We believe that all IPHRC commissioners, who are independent, will address this issue properly. You also need to understand what the government is facing here. For example, a government of a democratic country cannot easily disband an organization," she said.

The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) appreciated the establishment of the IPHRC, saying it showed that Islamic countries around the world have opened the door for the values and principles of human rights.

"This is a new chapter for the world Islamic community to talk specifically about values that are within the frame of human rights,"Kontras coordinator Haris Azhar said in a statement.

â??"However, there are issues when it comes to implementation. We perceive that the IPHRC, as a human rights commission, should have the power to minimize violence taking place in Islamic countries, much of which are [perpetrated by] members of the OIC itself," he said.



Wilayah terkait:


Dilihat : 443 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org