Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
APARAT SEMAKIN GENCAR TANGKAP AKTIVIS DI ACEH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 19 Juli 2001

Jakarta, Kompas
Aparat keamanan di Aceh dalam hari-hari terakhir semakin gencar melakukan penangkapan aktivis hak asasi manusia mau pun relawan kemanusiaan. Tanpa alasan jelas, hari Selasa (17/7), Indra Kemala, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh beserta Happy Lolo, aktivis Popular Crisis Centre, ditangkap dalam sebuah sweeping tim gabungan TNI/Polri di tengah perjalanan di Kecamatan Rukid Kyaid, Kota Cane, Aceh Tenggara.

"Berdasarkan keterangan yang kita peroleh, Indra dan Happy ditangkap karena mereka membawa hasil investigasi kerusuhan di Takengon beberapa waktu lalu. Kalau hanya gara-gara itu mereka ditahan, aparat keamanan bertindak terlalu jauh dan sudah melakukan pelanggaran hak asasi manusia," ujar Sekretaris Badan Pekerja Kontras Usman Hamid di Jakarta, Rabu (18/7).

Hari Rabu pagi, 11 Juli 2001, aparat kepolisian Aceh Besar juga melakukan penangkapan tiga orang aktivis, yakni Kautsar, Maimun Saleh dan Mukhlis. Kautsar adalah Ketua Umum Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat yang juga Ketua Komite Sentral Organisasi-Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh (KSO-FPDRA).

Rabu sore, Mukhlis dan Maimun dilepaskan, namun Kautsar tetap ditahan. Tuduhan yang dilontarkan polisi adalah Pasal 154 KUHP tentang upaya menebarkan kebencian terhadap pemerintah yang sah.

"Penangkapan dan penahanan Kautsar erat kaitannya dengan aksi protes atas dibukanya kembali ExxonMobil Oil dan seruan pemboikotan pajak oleh Koalisi Aksi Rakyat Aceh," ujar Farhan, juru bicara FPDRA di Jakarta.
 
Aktivis lari
Koordinator Tim Opini Publik "Acheh" Zulfadhli Anwar mengemukakan, sejak Inpres 4/2001 dikeluarkan, para aktivis di Aceh semakin sering menjadi sasaran aksi penculikan. Situasi represif dan ketidakpastian itu mengakibatkan sejumlah aktivis Aceh mengungsi ke luar dari wilayah itu.

"Sejak Inpres dikeluarkan, para aktivis organisasi nonpemerintah dan mahasiswa di Aceh mengalami situasi kritis. Banyak kejadian menimpa aktivis di Aceh," kata Anwar yang saat ini berada di Jakarta. Sekitar 30 aktivis Aceh saat ini keluar dari Aceh karena situasi yang terus memburuk.

Ia meminta solidaritas LSM di dalam dan luar negeri untuk memperhatikan situasi Aceh yang secara umum makin represif sejak Inpres 4/2001 dikeluarkan. "Sejak Inpres itu dikeluarkan kawan-kawan NGO di luar Aceh yang biasanya ikut bicara justru diam," kata Anwar.

Tim Opini Publik "Acheh" mendesak agar TNI maupun GAM menghentikan semua aksi kekerasan dan meminta pemerintahan Jakarta menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi dengan menghentikan operasi militer yang saat ini berlangsung di Aceh.

Kepada International Monetary Fund (IMF) mereka meminta agar rakyat Aceh yang telah menderita luar dalam tidak dibebani lagi dengan utang-utang pemerintah yang baru. (sah/wis)



Kasus terkait Wasior 2001;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 308 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org