Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Dutch told to pay for 1947 Indonesian massacre

Sumber: THEAUSTRALIAN.COM.AU | Tgl terbit: Jumat, 16 September 2011

INDONESIAN activists yesterday welcomed an international court's finding that the Dutch state was responsible for a massacre in Indonesia in 1947, and that victims' families should be compensated.

The Commission for Disappearances and Victims of Violence (Kontras) said the decision showed there was no statute of limitations on human rights.

"This happened more than 60 years ago. It will send a message to our government that they should take responsibility for their own abuses in Indonesia," said Kontras deputy co-ordinator Haris Azhar.

Eight widows and one survivor from the town of Rawagede, east of Jakarta, took The Netherlands to court in 2008 to claim compensation for the execution of more than 400 men and boys on December 9, 1947, by colonial troops during Indonesia's war of independence.

An eighth widow died before the court papers were lodged.

A three-judge bench at The Hague civil court ruled yesterday that seven of the eight widows claiming compensation should receive it, while the family of a survivor of the massacre should also be compensated.

 

In its written judgment, the court said The Netherlands had "acted illegally" against the plaintiffs "through the execution of their then husbands".

The state was liable to compensate them for "past and future suffering".

The Netherlands has admitted that the execution took place, but argued no claim could be lodged because of an expiry in the statute of limitations in Dutch law of five years, the court heard.

The Dutch in 2009 decided to donate 850,000 to the area, but had avoided using the term "compensation", Dutch daily newspaper De Volkskrant reported.

Indonesian rights groups said the decision should push their own government to address a string of massacres in the country's history, particularly the 1965-66 killings of an estimated 500,000 suspected communists and their sympathisers under the Suharto dictatorship.

"There have been so many massacres across our country; in fact there have been more killings by authorities in Indonesia's 60 years of independence than there was in the 200 years that the Dutch ruled the country," said prominent Indonesian activist Andreas Harsono.



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Wilayah terkait:


Dilihat : 436 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org