Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Serangan ke Kantor Kontras Tak Surutkan Penegakan HAM

Sumber: Angelina Maria Donna | Tgl terbit: Kamis, 13 November 2003
Sejumlah aktivis HAM menyesalkan penyerangan terhadap Kantor Kontras oleh kelompok yang mengaku diri Pemuda Panca Marga (PPM), Selasa (27/5) siang. Menurut para aktivis itu, penyerangan terhadap Kontras sekaligus penyerangan terhadap hak asasi manusia. Penyerangan ini, kemudian, tak akan menyurutkan langkah untuk tetap menegakkan HAM di Indonesia.

Hal ini terungkap dalam keterangan pers bersama yang dilaksanakan di halaman Kantor Kontras, Jalan Cisadane nomor 9, Jakarta Pusat, beberapa jam setelah penyerangan pada pukul 13.00 WIB tadi. Hadir dalam kesempatan itu dari Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) Sandyawan Sumardi, Direktur Elsam Ifdhal Kasim, PBHI Jhonson Panjaitan, Imparsial Rachlan Nashidik dan IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang) Mugianto. Juga, mantan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Asmara Nababan, datang.

Kejadian ini, seperti terungkap dalam jumpa pers tadi, bukan penyerangan terhadap Kontras atau Munir namun terhadap HAM, hukum dan demokrasi. "Tindakan macam ini jelas tak bisa ditoleransi," ujar Ifdhal Kasim.

Menurut Kasim, tuduhan PPM bahwa Kontras anti-Indonesia adalah tuduhan yang tidak berdasar. Pasalnya, para aktivis HAM pun mencintai Indonesia dengan cara berbeda.

Sementara itu, Asmara Nababan menyatakan penyerangan ini merupakan contoh jelas dari tindakan fasisme. Kalau tak dihentikan, hal seperti itu akan menjadi hantaman bagi kehidupan demokratisasi.

Diingatkan Asmara Nababan, dengan kejadian ini, jangan ada yang bermimpi kalau gerakan HAM akan mati. Terbukti, dengan adanya berbagai penculikan dan penghancuran kantor aktivis HAM, perjuangan terhadap HAM tak berhenti.

Sedangkan, Sandyawan berpendapat, cuma orang-orang yang ketakutanlah yang bisa bertindak secara brutal. Cara-cara fasisme seperti ini justru semakin membuka kedok dari tindakan yang tidak adil. Sebab, gerakan HAM tak bisa dibunuh dengan cara-cara murahan seperti itu.

Para aktivis juga meminta agar polisi mengusut tuntas kejadian dimaksud. Apalagi, hal tersebut menjadi sangat penting guna menunjukkan eksistensi kepolisian. Kalau, polisi membiarkan, artinya, tindakan ini telah mendapat persetujuan dari polisi dan hukum tak pernah diakui polisi.

"Orang-orang yang melakukan sudah jelas. Alamatnya sudah jelas. Mereka bermarkas di Kodim (Makodim Kemayoran 0501-red) dan ada nomor teleponnya," demikian Sandyawan. (prim)





Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 421 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org