Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Police Deny Torture Claims Following Arrests and Raid

Sumber: SCOOP.CO.NZ | Tgl terbit: Selasa, 06 September 2011

Jayapura district police have been accused of torturing 15 witnesses who were initially suspected of being members of the Free Papua Movement (OPM) in a violence related case in Abepura.

On Sunday September 4 the coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras), Haris Azhar, said that the individuals were taken away by police then mistreated before being released.

"Thirteen of them have already been released by police. They have undergone medical examination for their injuries. The victims are residents of the Vuria Kotaraja housing complex. They are members of the Wahno Baptist Church congregation in Kotaraja", said Haris.

The 15 were arrested on charges of carrying out a shooting at Nafri village in Abepura, Jayapura, on Monday August 1, which resulted in the death of three civilians and a member of the Indonesian military (TNI).

Haris said that during Wednesday's arrest (31/8) police failed to present arrest or search warrants. Those arrested were asleep or preparing to go out into the fields. The names of the individuals tortured are Yawanus Kogoya, Tinus Wenda, Siki Kogoya, Arinus Wenda, Yusman Kogoya, Mis Kogoya, Bodi Kogoya, Wen Wenda, Denias Kogoya, Ekimar Kogoya, Panius Kogoya, Yeskiel Kogoya and one other who's name is unknown.

According to Haris, they were struck with rifle barrels, kicked, cuffed, beaten and stepped on with military boots while handcuffed or tied. As a result the victims suffered bruising to their faces, bodies and feet. During the raid, continued Haris, the police fired gunshots. Police also sized bows and arrows, machetes, knives and other items from the location along with documents related to the OPM.

Kontras has condemned the torture as part of the negative stigma attached to Papuans that is developing among law enforcement officials. Haris warned that the practice of torture is an inhuman act and conflicts with Indonesian laws. Law Number 5/1998 on the Convention Against Torture states that Indonesia is bound by the International Convention Against Torture.

Ordered to lie face down

When contacted in Jayapora, police Senior Commissioner Wahyono from the Papuan regional police public relations department denied the charges of physical torture against the individuals who were brought in for questioning as witnesses. "I have contacted the investigators that questioned [them]. While they were at the place that the incident occurred they were only ordered to lie face down [on the floor]", said Wahyono.

Jayapura district police chief Deputy Senior Commissioner Imam Setiawan also said via an SMS message that it was untrue that they were tortured. "This is one of the OPM's strategies so that security personnel are not focused on finding the perpetrators of the shooting in Nafri", said Imam. (JOS/ONG)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 338 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org