Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Yakin Parlemen Inggris Tak akan Dukung OPM

Sumber: DETIK.COM | Tgl terbit: Minggu, 07 Agustus 2011

Jakarta - Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan agar bisa lepas dari NKRI. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), pemerintah RI tidak perlu gerah menanggapi pertemuan itu karena negara-negara besar tidak mungkin mendukung kemerdekaan Papua.

â??Itu bentuk ekpresi ketidakpuasan Papua. Pemerintah nggak perlu gerah. (Mereka) Nggak bakalan memberikan dukungan. Ada kepentingan ekonomi di sana, Amerika, Inggris dan negara besar. Mereka butuh stabilitas ekonomi politik untuk bisnisnya. Siapa kalau bukan pusat yang bisa menjamin. Mereka masih percaya pemerintah pusat mampu menjaga stabilitas,â?? kata Koordinator Badan Pekerja Kontras, Haris Azhar, kepada wartawan di kantornya, Jl Borobudur, Minggu (7/8/2011).

Menurut Haris, peningkatan suhu keamanan pasca kerusuhan yang menewaskan belasan warga Papua memunculkan tarik-menarik kekuatan antar kepentingan. Ada yang menginginkan damai, ada yang menempuh jalur hukum internasional maupun opsi kekerasan.

Atas berbagai alternatif itu, pemerintah diminta bijak.

â??Kekerasan meningkat, ada yang menginginkan konfrensi damai dan dialog damai di London. Ada kontestasi hukum internasional, di sisi lain dengan dialog damai. Ada kontestasi dengan model kekerasan,â?? ucap Haris.

â??Harusnya kita punya pelajaran soal-soal itu. Harus belajar. Ada Timor Leste, ada Aceh. Hanya keledai yang terperosok 2 kali. Ini sudah 3 kali,â?? tambahnya.

Anggota parlemen Inggris memfasilitasi pertemuan dengan anggota OPM. Pertemuan itu dikenal dengan International Parliamentary for West Papua (IPWP) yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris sejak 15 Oktober 2008, yang bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

IPWP itu didukung oleh dua anggota parlemen Inggris yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga eksil kemerdekaan Papua Barat Benny Wanda. Tokoh utama di balik pergerakan pembebasan Papua Barat ini adalah Benny Wanda. Benny juga menyatakan dirinya sebagai pemimpin kemerdekaan Papua Barat.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 191 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org