Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Govt plays down Papua rally

Sumber: THEJAKARTAPOST.COM | Tgl terbit: Rabu, 03 Agustus 2011

Thousands of people in Papua staged coordinated rallies Tuesday in a show of support for the conference of International Lawyers for West Papua (ILWP) in London to pursue a referendum for independence.

An estimated 2,000 people representing the West Papua National Committee (KNPB) rallied peacefully in Jayapura, marching from the Expo Waena area to the Papua Regional Representatives Council (DPRD) building while shouting “Free Papua” and “Referendum Yes”.

Timika Square in Mimika also saw thousands of people gathering to show their support for the ILWP, which demanded a legal review of the so-called Act of Free Choice in 1969 that led to Papua’s union with Indonesia.

The ILWP argues that the 1969 referendum, albeit supervised by the UN, was flawed because it relied on the consensus of “elders”, who did not represent the nationalist movement in Papua.

Rallies also took place in Biak Island and in Jakarta, where hundreds of people gathered at the state palace.

“The demonstrations aim to show the truth and historical facts of Papua to Indonesians and all nations. We want Papuans to have the right of self-determination through a democratic way recognized by international law, a referendum,” Mako Tabuni, the rally coordinator from KNPB, said in Jayapura.

In a release available on the ILWP website, the conference will be attended by Papuan independence leaders, international lawyers, parliamentarians and NGOs. The conference, titled “West Papua — The Road to Freedom”, took place on Tuesday at 2 p.m. London time (8 p.m. in Jakarta).

The Indonesian government played down the significance of the rallies and the conference.

Foreign Minister Marty Natalegawa, who was formerly Indonesian ambassador to the UK, said the movement for a free Papua did not have the support of the British people or the government.

“There are people who want to revive the problem. However, the British government always underlines its policy of supporting Indonesia and the special autonomy in Papua,” Marty said Tuesday.

Coordinating Political, Legal and Security Affairs Minister Djoko Suyanto echoed the sentiments.

“Papua is part of the republic. We have to keep it,” Djoko was quoted as saying by Antara news agency.

Ramses Ohee, a community leader during the 1969 vote, said there was no need to question the validity of Papua’s union with Indonesia. He called on the “young generation to think of how to develop Papua”.

“Do not ruin what the older generation has built. Let’s talk about the things we haven’t achieved yet: education, health, economy and other things we all need,” Ramses said.

A comprehensive study released in June by human rights group Imparsial concluded that the provinces of Papua and West Papua had seen very little improvement in security after the region became integrated as a part of Indonesia under the Act of Free Choice.

The Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) said the government had to evaluate its military operations in Papua. (rcf)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 231 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org