Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Human Rights Experts Call on ASEAN to Support an Investigation into Violations in Burma

Sumber: SHANLAND.ORG | Tgl terbit: Selasa, 03 Mei 2011

2 May 2011
The Vice-Chair of the Indonesian National Human Rights Commission, Mr. Nurkholis, today called on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) to support a UN investigation into business and human rights violations in Burma. Mr. Nurkholis made his statement as a member of the experts panel at regional civil societyâ??s first Public Hearing on Corporate Social Responsibility (CSR) and Human Rights in ASEAN held in Jakarta today.

Mr. Nurkholisâ?? recommendation came alongside other human rights expertsâ?? dismay with ongoing and widespread violations in Burma. They were shocked at evidence of increased militarization in locations where multinational companies had entered into partnerships with state-owned enterprises, such as with the Shwe Gas project. Mr. Nurkholis said, â??If ASEAN canâ??t, for whatever reason, investigate and stop these abuses, then they should at least support the UN to do it.â?

The other members of the panel were Ms. Rinno Arna (Indonesian lawyer specializing in social justice and child rights), Attorney Joselito Calivoso (a legal expert on CSR and rural communities) and Mr. Jerald Joseph (Executive Director of Dignity International).

â??This is an important acknowledgement of the serious crimes taking place in Burma and the need for ASEAN to endorse measures to investigate and prevent further crimes,â? said Debbie Stothard, Coordinator of Altsean-Burma and a member of Burma Partnershipâ??s working group. â??ASEAN must recognize that neither Burma nor the region have the ability to investigate these crimes. A UN-led inquiry, such as a Commission of Inquiry into serious international crimes, would be a step towards fulfilling the principles of justice and human rights laid out in ASEANâ??s Charter.â?

The panel heard testimonies by people from communities affected by corporationsâ?? exploitative projects in Burma, Cambodia, Indonesia, Malaysia and Thailand. Burma-specific testimonials included issues of forced labour and land confiscation associated with the Shwe Gas pipeline, and the case of human rights defender Charles Hectorâ??s efforts to protect the rights of migrant workers from Burma in Malaysia.

â??The Shwe Gas pipeline is a perfect example of how Burmaâ??s military regime places profits before the protection of the human rights of its citizens. There is no evidence that this will change any time soon,â? said Wong Aung, International Coordinator of the Shwe Gas Movement, who spoke at the public hearing today.

The public hearing was organized by SAPA thematic task forces, as well as Altsean-Burma, Asia Indigenous People Pact, Burma Partnership, Focus on the Global South, FORUM-ASIA, IESR, JATAM, KontraS, Migrant Forum in Asia, SEACA, TERRA, Thai-ASEAN Watch, WALHI and YLBHI.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 226 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org