Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kasus Munir tantangan Kapolri & Jaksa Agung baru

Sumber: bisnis.com | Tgl terbit: Rabu, 05 Januari 2011

Oleh Anugerah Perkasa | 05 January 2011

JAKARTA: Kasus pembunuhan aktivis Munir menjadi tantangan Kepala Polri dan Jaksa Agung yang baru pada tahun ini, agar dapat memulihkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat.

Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan sejauh ini sudah ada eksaminasi publik termasuk hasil telaah Komisi Yudisial terkait dengan putusan pengadilan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono pada akhir 2008. Salah satunya, sambung dia, adalah ketidaktepatan penerapan hukum dalam kasus tersebut.

"Ada indikator putusan itu bermasalah, misalnya saksi yang mencabut keterangan, penerapan hukum yang tidak tepat, serta tekanan politik terhadap majelis hakim. Tetapi, belum ada respons dari penegak hukum," ujar Haris kepada Bisnis di Jakarta, hari ini.

Menurut dia, seharusnya yang dapat dilakukan adalah Kejaksaan Agung mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dan kepolisian membuka investigasi baru. Apalagi, lanjut Haris, bukti rekaman antara Muchdi dengan mantan pilot Garuda Indonesia Pollycarpus Budihari Priyanto belum pernah diajukan ke persidangan.

Menurut Haris, ketidakseriusan penanganan masalah pelanggaran HAM berat akan mempengaruhi kepercayaan dunia internasional sehingga berimbas pada investasi. Kontras menilai masalah Munir dan pelanggaran HAM berat yang tak kunjung selesai adalah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Polri dan Kejaksaan Agung.

"Melihat dari pengalaman selama ini, persidangan pelanggaran HAM harus dilakukan dengan kontrol yang kuat dari publik. Ini mengingat sebagian besar yang melakukan kejahatan itu adalah institusi keamanan dan memiliki tekanan politik terhadap majelis hakim," kata Haris.

Kontras mendesak agar kepolisian dan kejaksaan pada 2011 dapat menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu. Pelanggaran tersebut a.l. terkait dengan peristiwa Trisakti 1997-1998, penghilangan aktivis pada 1998. Munir sendiri dibunuh pada September 2004 dalam perjalanan Jakarta-Amsterdam.

Para terpidana lainnya, yakni mantan pilot Garuda Pollycarpus Priyanto, dihukum atas pembunuhan Munir dan menerima hukuman 20 tahun penjara pada Januari 2008, dikurangi 7 bulan pada Agustus 2010. Mantan Direktur Eksekutif Garuda Indra Setiawan dihukum 1 tahun penjara karena membantu pembunuhan pada Februari 2008, dengan memalsukan dokumen yang mengizinkan Pollycarpus berpergian dalam penerbangan yang membawa Munir.

Amnesty International sebelumnya menilai ada ketakutan institusi pengadilan ketika Muchdi Purwoprandjono, mantan deputi Badan Intelijen Negara (BIN), dibebaskan dari tuduhan merencanakan dan membantu pembunuhan Munir.(er)



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 328 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org