Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KEJAKSAAN AGUNG INGIN JADI PENUNTUT TUNGGAL

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 30 November 2000

Jakarta, Kompas
Pemerintah hendaknya menghapuskan wewenang penuntutan oleh oditur militer dan mengembalikan fungsi penuntut tunggal negara pada jaksa di Kejaksaan Agung. Dualisme penuntutan-jaksa dan oditur militer-seperti yang berlaku sekarang ini sering menyebabkan penanganan kasus pidana yang melibatkan orang sipil dan militer tidak bisa cepat ditangani. Salah satu contoh adalah lambatnya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Aceh.

"Kita mencatat memang perkembangan penanganan kasus di Aceh agak lambat dan ini telah membawa dampak juga pada suasana perkembangan sosial politik. Karena itu di masa yang akan datang memang sebaiknya wewenang untuk menuntut personel ABRI atau TNI dalam hal ini, dikembalikan kepada kejaksaan agung sebagai jaksa tentara agung. Ini penting agar tidak terjadi dualisme penuntutan terhadap siapa pun yang melanggar hak asasi manusia tanpa membedakan apakah itu dari TNI atau bukan," kata Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pers di Jakarta, Rabu (29/11).

Untuk itu, kata Marzuki, saat ini pihaknya sedang bekerja ke arah pemantapan untuk mengembalikan fungsi kejagung melakukan penuntutan terhadap personalia TNI. Sebagai langkah awal, hal itu sudah disampaikan ke MPR.

Soal dualisme penuntutan tersebut tersirat dalam Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada ayat (1) disebutkan bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Namun, penyidikan perkara dalam kasus seperti tersebut di atas, dilaksanakan oleh satu tim penyidik yang terdiri dari jaksa dan polisi militer ABRI, serta oditur militer atau oditur militer tinggi. Tim ini dibentuk dengan surat keputusan bersama menteri pertahanan dan keamanan serta menteri kehakiman. Jika hasil penyidikan
menunjukkan, kerugian yang ditimbulkan terletak pada kepentingan militer maka kasus itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Demikian sebaliknya.

Berkaitan dengan kasus di Aceh, pemerintah membentuk Komisi Independen Penyelidikan Pelanggaran HAM dan tindak pidana di Aceh yang diketui oleh Jaksa Zamzami. Dari lima perkara yang diajukan oleh komisi ini, empat perkara melibatkan personel TNI.    

Marzuki mengatakan, kejagung telah menerima dokumen tentang pembantaian yang dilakukan oleh Kopasus di Aceh pada bulan Desember tahun dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). "Kontras menyerahkan berkas dokumen itu ke kejaksaan agung dan itu menjadi bagian dari proses penyidikan oleh komisi yang diketuai Pak Zamzami," jelas Marzuki.

Dokumen dari Kontras tersebut, kata Marzuki, merupakan dokumen umum menyangkut kebijakan dari TNI pada masa DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh. "Ada tidaknya DOM itu enggak kita persoalkan tetapi nyatanya dalam masa itu telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat ditafsirkan sebagai suatu kebijakan yang telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia terjadi di sana," katanya. (ika)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 489 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org