Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Penanganan Pelanggar HAM : MEKANISME REGIONAL LEMAH

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 28 November 2000

Jakarta, Kompas
Kasus  pelanggaran  di  berbagai  negara  Asia  dan Amerika Latin kurang  banyak  diselesaikan,  karena  lemahnya  mekanisme di masing-masing  negara,  serta  masih  lemahnya mekanisme di tingkat regional yang  bisa  digunakan  untuk  membawa  para pelanggar HAM tersebut ke pengadilan  internasional.  Untuk  itulah  setiap negara di regionnya masing-masing  perlu  memiliki  kesepakatan  untuk melindungi HAM dan membuat  suatu  sistem  hukum regional yang bisa digunakan di tingkat regional untuk mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM tersebut.

Hal  tersebut  disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang  Hilang  dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munarman, Senin (27/11),   di   Jakarta,   seusai   pembukaan  Pertemuan  Ahli  Hukum Penghilangan  Orang  dari  Asia  dan  Amerika  Latin.  Pertemuan yang dikoordinasikan  Kontras  tersebut  berlangsung  27 November sampai 2 Desember 2000.

Menurut Munarman, kasus penghilangan paksa tidak bisa diungkap di Indonesia,  karena pemerintah dan lembaga yang berkompeten untuk itu, yaitu  Komnas  HAM,  tidak  pernah  mampu  untuk menggagas satu model penyelesaian atau model penanganan kasus penghilangan paksa itu.

"Di Filipina, mereka mampu mendesak parlemen dan pemerintah untuk memaksa  institusi  yang  selama  ini  menjadi  pelaku  untuk membuka dokumen-dokumen penghilangan paksa itu. Dokumen intelijen seperti itu yang  harus  mulai  dibuka.  Kita  ini tidak mampu menembus institusi militer  yang masih sangat kuat saat ini. Itu salah satu faktor utama yang  menyebabkan  kita  tidak  mampu  mengungkap  kasus penghilangan paksa," paparnya.

Dari   sekitar   900   orang   hilang  di  Indonesia,  dijelaskan Koordinator  Kontras itu, hanya sembilan orang yang sudah dipulangkan dan  satu  orang ditemukan sudah tewas. "Akan tetapi problemnya bukan pada  soal  mereka  ditemukan, tetapi adalah bagaimana pemerintah dan parlemen  mampu  membuka  dokumen  tentang  institusi yang selama ini menjadi pelaku utama dari penghilangan paksa. Kalau ada kemauan untuk itu  akan  terbuka  siapa yang menjadi korban, siapa pelakunya, dsb," tegasnya. 

Meski  Filipina sudah terbilang lebih maju, ditambahkan Munarman, tiga  negara  lain  yang  menjadi  anggota,  yaitu  Srilanka, Kashmir Pakistan, dan Kashmir India, menghadapi persoalan yang sama dengan di Indonesia,   yaitu   kasus-kasus   penghilangan   orang   belum  bisa diungkapkan dengan baik.

"Kelemahan   kita  di  Asia  adalah  tidak  memiliki  kesepakatan antarnegara di region Asia ini untuk melindungi hak asasi masyarakat, dan tidak ada sistem hukum regional yang bisa digunakan untuk membawa para   pelaku   pelanggaran  HAM  kepada  pengadilan  regional.  Pada pertemuan  regional  inilah  hal-hal  itu  akan  dibicarakan,"  papar Koordinator Kontras itu.    

Undang-undang
Menurut Ketua AFAD, Edcel C Lagman yang berasal dari Filipina, di negaranya saat ini tengah disiapkan sebuah undang-undang khusus untuk menangani kasus penghilangan orang. Untuk mengawasi proses pembahasan dan  penerapan  UU tersebut, telah disiapkan kelompok monitoring dari organisasi keluarga korban orang hilang Filipina (FIND). "Oleh karena itu kalau negara Anda belum mempunyai undang-undang seperti itu, saya anjurkan  Anda  atau  grup  Anda  semua untuk segera mendorong adanya peraturan dan pelaksanaan peraturan tersebut," ungkapnya.

Sementara  itu, wakil dari Cile yang mantan anggota Working Group on  Arbitrary Detention, Roberto Garreton, mengungkapkan, berdasarkan pengalamannya  sebagai  anggota  working  group,  mekanisme PBB untuk menangani  soal  pelanggaran  HAM  memang  tidak  mudah karena sangat tergantung  kepada negara anggota PBB masing-masing. Working group di bawah  Komisaris  Tinggi  HAM  PBB,  misalnya,  tidak bisa datang dan mengamati  langsung  ke  suatu negara jika tidak diundang oleh negara tersebut.

"Oleh  karena  itulah  mekanisme  penjatuhan sanksi oleh PBB juga tidak  gampang,  karena sangat tergantung kepada negara di organisasi PBB  itu. Akan tetapi, saya berharap di masa depan akan ada mekanisme yang lebih baik, karena PBB sudah menyadari adanya berbagai kelemahan dalam  mekanisme  yang  dimilikinya  sekarang  ini  dan  mereka terus melakukan perbaikan," ungkapnya. (oki)



Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 292 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org