Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
RUU Intelejen Negara Berpotensi Langgar HAM

Sumber: republika.co.id | Tgl terbit: Rabu, 22 Desember 2010

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Rancangan Undang-Undang (RUU) Intelejen Negara dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Adanya sejumlah pasal yang belum jelas dan pembahasaan ayat yang sumir, menjadi celah dalam RUU yang disusun DPR itu.

Pandangan itu disampaikan Koordinator International Center for Transitional Justice (ICTJ), Usman Hamid. “Dalam RUU, dicantumkan wewenang intelejen yang bisa memeriksa seseorang selama 1X24 jam. Padahal hal itu merupakan tugas polisi. Wewenang berlebih bagi seorang intelejen bisa menjadi celah akan kemungkinan terjadinya penyelewengan dan pelanggaran HAM,” ujar Usman saat dihubungi Republika, Selasa (21/12).

Dia mengatakan, tak seharusnya intelejen diberikan kewenangan hukum dalam pelaksanaan kegiatannnya. Fungsi hukum, ujarnya, merupakan wewenang polisi dan kejaksaan. “Kerja intelejen adalah ekstra yudisial. Bukannya melakukan tindakan hukum seperti pemeriksaan. Kalau yang tertuang di RUU sebaliknya. Ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara dengan polisi,” jelasnya.

Menurut dia, kegiatan intelejen harus dilandasi semangat perlindungan HAM. Usaha intelejen pun harus mengedepankan cara yang cerdas bukan dengan kekerasan. “Intelejen harus melaksanakan tugasnya secara intelegent (cerdas). Bagaimana cara mencari informasi dan keterangan harus dilakukan secara intelegent pula,” pungkasnya.

Dalam RUU yang dirumuskan DPR dijelaskan, metode kerja Intelijen Negara meliputi kegiatan-kegiatan seperti mengintai, menyadap; memasuki dan menggeledah bangunan, gedung, tanah pekarangan, dan kendaraan milik pribadi; serta menggeledah dan membuka barang-barang milik pribadi.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 251 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org