Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Bencana Alam Melanda Aceh : SAAT TERBAIK TUNJUKKAN PERHATIAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 28 November 2000

Jakarta, Kompas
Pemerintah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) hendaknya tidak hanya  membicarakan soal penyelesaian Aceh dari sudut pandang politik tanpa  melihat  keadaan  nyata  di  Aceh  yang saat ini justru tengah dilanda   bencana   alam.   Saat   ini   adalah  saat  terbaik  untuk memperlihatkan  perhatian yang tinggi dari pemerintah terhadap rakyat Aceh,  dengan segera memberikan bantuan kemanusiaan untuk meringankan sekaligus membangun kembali kehidupan rakyat Aceh.

Hal  itu disampaikan Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munarman dan Wakil Ketua Yayasan LBH Indonesia (YLBHI) Munir, Senin (27/11), ketika ditemui di sela-sela  Pertemuan  Ahli  Hukum  Penghilangan  Orang  dari Asia dan Amerika Latin, di Jakarta.

"Tanpa  bermaksud mempolitisasi bencana alam yang diderita rakyat Aceh,  sekaranglah  saat  yang  paling  tepat untuk menunjukkan bahwa pemerintah  Indonesia  memang sangat memperdulikan nasib rakyat Aceh. Oleh karena itu berbagai bantuan kemanusiaan harus segera disampaikan dengan  tulus ke Aceh, tanpa mempertimbangkan apa balasan rakyat Aceh di  kemudian  hari. Dengan pendekatan yang sangat manusiawi tersebut, saya  kira  rakyat  Aceh  pun akan lebih mudah diajak berdialog untuk menyelesaikan persoalan yang ada," papar Munarman.

Munarman  maupun  Munir  menyatakan,  putusan  pemerintah dan DPR untuk  tidak  memberlakukan  darurat  sipil  di  Aceh  adalah  memang keputusan yang sudah seharusnya dibuat, karena penyelesaian soal Aceh hanya  mungkin  lewat  jalan  dialog.  "Penggunaan  kekerasan  dengan pengerahan pasukan ke Aceh, sudah bertahun-tahun terbukti tidak mampu menyelesaikan  persoalan dan bahkan semakin membuat rakyat Aceh hidup dalam penderitaan berkepanjangan," tambah Munarman.

Menurut  Munir,  penyusunan  undang-undang tentang otonomi khusus untuk Aceh maupun kebijakan lain yang diputuskan di Jakarta, hanyalah kebijakan  yang  mengawang  dan  sama sekali tidak komunikatif dengan rakyat Aceh. "Otonomi daerah tanpa kesadaran masyarakat kan tidak ada gunanya.  Pengambilan keputusan di Jakarta itu lebih kepada orientasi birokrasi.  Soal  rencana  penetapan  darurat  sipil pun lebih karena ancaman  terhadap  aparat,  sehingga  putusan  yang  ditawarkan lebih kepada   perlindungan   birokrasi   dan  aparat,  bukan  masyarakat," tegasnya.
   
Segera ke Aceh
Di  tempat  terpisah,  Wakil  Ketua  DPR  AM  Fatwa bersama Forum Bersama  (Forbes)  Aceh,  yakni seluruh anggota DPR yang berasal dari Aceh,  mengimbau  Presiden  Abdurrahman  Wahid  dan  Wapres  Megawati Soekarnoputri  agar  sesegera  mungkin berkunjung ke Aceh. Permintaan agar  Presiden  Abdurrahman  Wahid dan Wapres Megawati ke Aceh sangat mengemuka di kalangan rakyat Aceh.

"Silakan  Gus  Dur  dan Ibu Mega segera berangkat ke Sabang untuk meresmikan  Sabang  sebagai  pelabuhan  bebas.  Kemudian  setelah itu mampir  ke  Aceh. Permintaan agar Gus Dur dan Ibu Mega ke Aceh sangat mengemuka,"  kata  Fatwa,  Senin.  Fatwa  didampingi anggota DPR asal Aceh,  yakni TM Nurlif, Ahmad Farhan Hamid, Rasyidi, Nur Dachri, dan Mawardi Abdullah.

Fatwa juga meminta agar pemerintah tidak mengedepankan pendekatan keamanan  dalam  rangka  menyelesaikan  masalah  Aceh,  tetapi  harus mengambil  langkah  yang  lebih cepat dan maju untuk melakukan dialog dengan  semua  komponen  masyarakat.  "Dengan  kata  lain  social and prosperity  approach harus lebih dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh daripada security approach," katanya.

Berkaitan  dengan  bencana  banjir besar yang kini dialami rakyat Aceh,  pemerintah  pusat  dianjurkan  untuk segera memberikan bantuan yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat,  terlebih lagi pada saat mereka menjalankan  ibadah  puasa. Fatwa meminta agar pemerintah bersungguh-sungguh merealisasikan 10 rekomendasi Pansus Aceh. (oki/pep)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 258 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org