Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PEMERINTAH AKAN BERIKAN "WARNING"

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 22 November 2000

Banda Aceh, Kompas
Pemerintah akan memberikan "warning" terhadap pihak-pihak di Aceh yang  melakukan  tindakan  apa  pun  yang  bisa  dikategorikan makar, sebelum berakhirnya masa jeda kemanusiaan Januari mendatang.

Hal  itu  dikemukakan  Menteri  Pertahanan  Moh Mahfud usai Rakor Polkam,  Selasa (21/11) tengah malam, di Jakarta. Hasil  Rakor Polkam akan  disampaikan  kepada  pers  usai pertemuan dengan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sementara  itu,  anggota  Komnas  HAM Albert Hasibuan menyatakan, kondisi di Aceh sekarang sangat tak menentu. Di satu pihak pemerintah
menyatakan   penyelesaian   kasus   Aceh  dilakukan  melalui  dialog, sementara  pada  sisi  lain  tindak  kekerasan  terhadap rakyat terus terjadi dan banyak yang meninggal dunia.

Karena itu, Presiden Abdurrahman Wahid harus segera ke Aceh untuk berbicara  dan  meredam  keresahan  rakyat.  Di  samping  itu,  pihak kepolisian harus mempertanggungjawabkan kejadian jatuhnya korban jiwa rakyat saat dalam perjalanan menuju Banda Aceh untuk mengikuti Sidang Raya Rakyat Aceh untuk Kedamaian (Sira-Rakan) baru-baru ini.

Hal  ini  dikemukakan  Hasibuan  di  Banda  Aceh, Selasa (21/11), setelah sehari sebelumnya menemui sejumlah korban tindak kekerasan di Rumah  Sakit  Umum  Bireuen, 213 km timur Banda Aceh. Bersama anggota Komnas  HAM  lainnya  M  Salim  dan Kepala Perwakilan Komnas HAM Aceh Iqbal  Faraby,  mereka  juga  meminta  keterangan Kepala Polres Pidie Asisten Superintendent Heru Budi Ersanto.

Di  hari  yang  sama,  mereka  juga  meminta  keterangan sejumlah pejabat  Polda  Aceh,  antara lain Kadit Serse Superintendent Manahan Daulay,  Kepala Satuan Tugas Penerangan Operasi Cinta Meunasah Senior Superintendent   Kusbini   Imbar,   dan   Kepala  Polres  Aceh  Besar Superintendent Sayed Husaini.

Menurut  Hasibuan,  apa  yang  terjadi  di Aceh kini adalah suatu kondisi  di  mana  rakyat  tengah  dalam keresahan yang begitu dalam. Rakyat  tak  mengerti  bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah yang menyatakan   kasus  Aceh  akan  diselesaikan  melalui  jalur  dialog, sementara di lapangan terjadi berbagai tindak kekerasan.
       
Tak menembak
Sementara  itu,  Kepala  Polres Pidie Asisten Superintendent Heru Budi  Ersanto  kepada tim Komnas HAM, Senin malam, menyatakan, aparat keamanan  tak menembak massa. Menurut dia, saat itu ada yang menembak dari kerumunan massa sehingga aparat keamanan membalas tembakan.

Ditanya   apakah   orang  yang  dimaksudkan  itu  ditangkap  atau senjatanya  diambil, Heru mengatakan, polisi belum berhasil menangkap atau   mengambil  senjatanya.  "Massa  itu  sangat  banyak,  sehingga pelakunya  kabur  tak bisa ditangkap," katanya. Menurut dia, ada pula anggota polisi yang luka kena tembak dalam insiden itu.

Mengenai  pencegahan  massa  ke  Banda Aceh untuk ikut Sira-Rakan itu,  Heru  mengatakan,  lebih  karena  kendaraan  yang digunakan tak seizin  pemiliknya.  "Banyak  kendaraan  truk itu diambil paksa, saya dapat laporan seperti itu," katanya. Lagi pula, tambahnya, mengangkut massa dengan truk bak terbuka melanggar peraturan lalu lintas.    

"Apakah  setelah  melihat  massa  yang  banyak itu Kapolres tidak mengubah  strategi  pencegahan sehingga tak menimbulkan korban jiwa," tanya  Hasibuan.  Heru  mengatakan,  aparat keamanan tengah berdialog ketika kemudian terdengar tembakan dan jatuh korban.       
Upaya persuasif

Di  Jakarta, Menteri Pertahanan Moh Mahfud usai membuka lokakarya di   Habibie   Center   mengatakan,   pemerintah  masih  yakin  mampu menyelesaikan   masalah   Aceh   dengan  cara-cara  persuasif  sampai berakhirnya  jeda  kemanusiaan Januari 2001. Akan tetapi pada saatnya kalau  memang  diperlukan,  tindakan yang lebih tegas akan dilakukan. "Kami  yakin,  tanpa  harus menggunakan tahap yang terakhir itu, kami bisa menyelesaikan masalah Aceh," katanya.

Saat  ditanya  tentang usulan peneliti LIPI Dr Dewi Fortuna Anwar untuk  memberikan  amnesti  untuk  menyelesaikan masalah Aceh, Mahfud mengatakan,  "Itu  salah  satu alternatif. Itu dimungkinkan, amnesti, kemudian  kemungkinan  beberapa orang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang barangkali  memenuhi  syarat  untuk  misalnya  bergabung  ke TNI atau Polri,  itu  salah satu alternatif yang sifatnya lebih teknis. Tetapi yang  prinsip,  jeda  kemanusiaan  adalah  maksimal  yang  bisa  kita berikan."        

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban  Tindak  Kekerasan  (Kontras)  Munir  kepada pers di sela-sela lokakarya  itu  mengatakan,  kalau memang amnesti akan diberikan, itu merupakan bagian dari upaya menyeluruh penyelesaian masalah Aceh. "Artinya,  ada  pertanggungjawaban  pelanggaran hak asasi manusia oleh  militer  Indonesia, penyelesaian problem ketidakadilan ekonomi, ada  juga jaminan elemen-elemen bersenjata di Aceh tidak akan dihukum kalau  ada  proses  perdamaian.  Baru  itu  amnesti  punya  konteks," katanya.

Yang   penting,   katanya,   adalah   proses  dialog  dalan  jeda kemanusiaan yang diperbaiki. "Bahaya kalau jeda kemanusiaan itu tidak dilanjutkan,  yang  terjadi adalah kemunduran politik 12 tahun, yaitu mengulang   operasi   militer  yang  gagal  dan  mendapat  perlawanan masyakarat  Aceh.  itu  juga  membuat  masyarakat  Aceh  makin  ingin merdeka," kata Munir. (nj/bur)



Kasus terkait Wasior 2001;:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 304 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org