Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Usman Hamid
Selidiki Kawat WikiLeaks soal Munir

Sumber: internasional.kompas.com | Tgl terbit: Minggu, 19 Desember 2010

Laporan wartawan KOMPAS.com Hindra Liu

JAKARTA, KOMPAS.com — Aktivis International Center for Transitional Justice, Usman Hamid, yang juga mantan anggota Tim Pencari Fakta Kasus Munir, mengatakan, kawat diplomatik AS yang menengarai keterlibatan Badan Intelijen Negara dalam kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, sebagaimana dibocorkan WikiLeaks, harus dilihat secara positif.

"Ini lebih bijak jika disikapi dengan langkah-langkah nyata untuk membuka semua kebenaran yang masih dirahasiakan, lalu memeriksa dan mengadili nama-nama yang disebut, serta membenahi reformasi institusi BIN," kata Usman kepada Kompas.com, Minggu (19/12/2010) melalui pesan singkat.

Kawat yang dikirim diplomat AS ke Washington DC pada April 2007 ini, sambung Usman, juga menunjukkan adanya urusan keadilan yang belum selesai. Negara dinilainya lalai untuk menuntut orang-orang yang diduga menggunakan fasilitas BIN untuk membunuh Munir. Selanjutnya, ia meminta agar kawat diplomatik itu dianggap sebagai sorotan diplomatik atas kinerja pemerintah beserta jajaran kepolisian.

Seperti diwartakan, laporan kawat yang diperoleh The Sydney Moring Herald dari WikiLeaks mengindikasikan, diplomat AS, atas informasi dari beberapa pejabat tinggi kepolisian RI, menyakini bahwa BIN menyiapkan skenario untuk menghabisi nyawa Munir. Saat itu BIN dipimpin oleh Hendropriyono.

"BIN mempunyai berbagai skenario pembunuhan, termasuk menggunakan petembak jitu, peledakan mobil, dan bahkan ilmu hitam," demikian sebagian isi kawat itu, mengutip laporan dari diplomat AS di Jakarta.

Namun, "Berbagai usaha itu gagal sebelum Munir diracun dalam perjalanan ke Amsterdam pada Oktober 2004."

Pada kawat tersebut diplomat AS juga mengungkapkan keraguannya bahwa pemerintah akan mengadili otak di balik pembunuhan tersebut. Keraguan ini didasarkan pada pengakuan seorang pejabat kepolisian Indonesia yang menyebutkan dugaan keterlibatan tingkat tinggi dalam pembunuhan tersebut.

Secara terpisah, Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel, beberapa waktu lalu, mengatakan, isi kawat yang dikirimkan Kedubes AS ke Washington tak ada yang istimewa. "Apa yang Anda akan temukan, sebagian besar (isinya) sangat membosankan," katanya kepada para wartawan di Jakarta. "Tak ada agenda terselubung," lanjutnya.

Namun, diakui, ada dokumen yang berisi laporan soal hal sensitif, seperti yang berkaitan dengan politik. Namun, kata Dubes Marciel, Indonesia adalah negara yang terbuka. Media massa Indonesia secara independen memuat berita, opini, dan komentar para tokoh-tokoh politik. "Apa yang akan Anda lihat pada laporan kami tak ada berbeda dengan yang ada di media," katanya. 

 



Kasus terkait Pembunuhan Munir 2004;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 190 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org