Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kondisi Makin Memburuk : WARGA ACEH MINTA DUKUNGAN PBB

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 09 November 2000

Jakarta, Kompas
Tak kurang dari seribu orang warga Aceh yang berada di seputar Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek), Rabu (8/11), menggelar aksi unjuk keprihatinan di sekitar kantor perwakilan PBB di Jalan MH Thamrin Jakarta. Mereka meminta perhatian dan dukungan PBB terhadap kondisi kemanusiaan di Aceh yang semakin memburuk. Para peserta aksi yang diorganisir oleh Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) itu menyimpulkan bahwa persoalan Aceh tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Indonesia, sehingga dunia internasional, khususnya PBB harus turun tangan membantu penyelesaian soal Aceh.

Aksi warga Aceh itu berlangsung sejak sekitar pukul 09.30 dari Monumen Nasional (Monas) yang kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki ke kantor perwakilan PBB di Jakarta. Mereka membawa sedikitnya dua bendera besar bulan sabit dan bintang, serta beberapa bendera Amerika Serikat.

Jumlah massa peserta aksi yang tak kurang dari seribu orang menyebabkan arus lalu lintas sekitar Sudirman-Thamrin terganggu, dan kendaraan harus dialihkan ke jalan-jalan lain untuk mengurangi kemacetan. Aksi di depan kantor perwakilan PBB itu berlangsung hingga lepas tengah hari, dan kemudian dilanjutkan dengan aksi serupa di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

Hingga menjelang magrib, massa peserta aksi masih menutupi sebagian badan jalan di Bundaran HI dan beristirahat di sekitar Bundaran HI itu. Para peserta aksi itu kemudian membubarkan diri pukul 17.45.

Menurut Konsul SIRA di Jakarta Raya, Faisal Saifuddin, saat ini di Aceh sedang dilakukan jajak pendapat dengan opsi bergabung atau merdeka. Jajak pendapat itu akan berlangsung sampai 17 November 2000. "Hari ini kami mendapat kabar dua jembatan diledakkan di Seulimum, Aceh Besar, dan Peudada, perbatasan Aceh Utara dan Pidie," ungkapnya.

Dalam orasi yang disampaikan para peserta aksi, warga Aceh melukiskan betapa penderitaan rakyat Aceh tidak berhenti bahkan semakin hari semakin berat. Kesepakatan Jeda Kemanusiaan tidak efektif karena ternyata operasi penyisiran oleh aparat TNI dan Polri terus dilakukan, dan banyak warga sipil yang kemudian menjadi korban tindak kekerasan karena dianggap sebagai anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau pendukung GAM.
 
Meluas
Apa yang disampaikan warga Aceh itu tidak berbeda dengan hasil pemantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Menurut Koordinator Badan Pekerja Kontras, Munarman, rangkaian kekerasan di Aceh masih belum berhenti hingga memasuki bulan November 2000 ini, bahkan semakin meluas hingga ke elemen-elemen masyarakat sipil.

Aparat keamanan TNI dan Polri masih belum mengubah sikap dan metode dalam menangani situasi Aceh. Pola dan perilaku penanganan dari aparat keamanan itu justru semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di Aceh. Aksi teror terhadap masyarakat dan pekerja kemanusiaan di Aceh pun makin marak. Aparat keamanan bahkan cenderung memperluas konflik dengan melakukan penyerangan terhadap elemen masyarakat sipil dan aktivis HAM.

"Koordinator Kontras di Aceh bahkan juga hampir menjadi korban. Dia dicari-cari sekelompok orang yang mendatangi kantor Kontras di Aceh, akan tetapi koordinator Kontras Aceh itu berhasil menyelamatkan diri keluar dari kantor," papar Munarman.     Tuntutan agar PBB dan masyarakat internasional turut membantu penyelesaian soal Aceh, merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan juga dari Kongres Korban Pelanggaran HAM Aceh yang berlangsung 4-6 November di Banda Aceh.

Kongres itu menghasilkan rekomendasi antara lain menuntut pertanggungjawaban negara terhadap tindak pelanggaran HAM yang dilakukan kepada rakyat Aceh. Kongres juga menuntut penegakan hukum bagi setiap pelaku pelanggaran HAM di Aceh, sebagai syarat mutlak penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh. Penegakan hukum itu, menurut hasil Kongres itu, bentuknya haruslah pengadilan HAM dengan standar internasional, bukan pengadilan koneksitas sebagaimana yang telah dilakukan.

Dalam salah satu butir rekomendasi kongres itu, diungkapkan, dukungan serius dari badan resmi dan NGO internasional merupakan harapan mereka agar persoalan HAM di Aceh benar-benar menjadi keprihatinan masyarakat dunia, karena tekanan dunia dan NGO internasional merupakan faktor penting dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia.

Munarman menambahkan, kongres juga menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan organisasi korban pelanggaran HAM yang mampu memperjuangkan aspirasinya sendiri, yaitu dengan membentuk kelompok kerja yang terbagi dalam enam kelompok kerja, yaitu Pokja untuk penyelesaian dan penangkapan sewenang-wenang, Pokja untuk orang hilang dan korban penculikan, Pokja untuk korban pelecehan seksual dan pemerkosaan, Pokja untuk pembakaran, perampasan dan pengrusakan harta benda, Pokja untuk korban eksekusi mati sewenang-wenang, dan Pokja untuk korban teror/intimidasi. Pokja-pokja ini akan
dikembangkan ke kabupaten-kabupaten.

Menurut koordinator Kontras itu, pemerintah seharusnya segera menghentikan seluruh operasi militer oleh TNI/Polri di Aceh. (p05/oki)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 450 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org