Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PENYELESAIAN KONFLIK ANTARAGAMA MELALUI HUBUNGAN PRIBADI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 02 November 2000

Jakarta, Kompas
Apa yang selama ini disebut sebagai konflik antaragama sebenarnya bukan konflik antaragama yang sesungguhnya, karena tidak ada konflik teologi di dalamnya. Penyelesaian konflik seperti itu sebaiknya dilakukan dalam tingkat hubungan pribadi, yaitu mempertemukan penyebab konflik dan korban konflik.

Demikian mengemuka dalam Sarasehan Nasional "Resolusi Konflik Antaragama di Indonesia" yang diselenggarakan Himpunan Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (HP2M) di Jakarta, Senin (30/10).

Berbicara dalam sarasehan itu Pastor I Ismartono SJ dari Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Weinata Sairin, dan Sekretaris Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid.

Weinata Sairin mengemukakan, apa yang disebut konflik antaragama lebih baik disebut konflik bernuansa agama, karena tidak ada konflik teologi di dalamnya. "Dalam kasus Ambon, misalnya, itu bukan konflik agama, tetapi ada faktor ekonomi, politik serta peminggiran potensi lokal di sana. Tetapi orang lebih melihatnya
sebagai perang agama," ujarnya.

Untuk menyelesaikan konflik seperti itu, Weinata mengusulkan lima cara. Pertama, penyadaran akan adanya kemajemukan. Kedua, perlu dirumuskan secara jelas hubungan agama dan negara dalam konteks Pancasila. Ketiga, otonomi agama yaitu eksistensi agama tidak perlu berdasarkan kebijakan negara. Keempat, perlu dibentuk wadah kerja sama hingga ke tingkat kabupaten/ kecamatan. Kelima, membuka kotak SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).
    
"Permainan politik"
Usman Hamid mengatakan, konflik bernuansa agama bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, tetapi diindikasikan sebagai hasil "permainan politik" tingkat elite. Konflik yang terjadi lebih disebabkan oleh adanya kepentingan politik, ekonomi ataupun kepentingan sosial tertentu. Misalnya kekuasaan dan
penguasaan atas sumber-sumber daya yang ada.

Pastor Ismartono mengatakan resolusi konflik itu mestinya lebih luas daripada rekonsiliasi. Dalam wacana yang beredar ada tiga model penyelesaian konflik itu. Pertama, melalui pengadilan untuk menghukum si penyebab konflik. Kelemahan model ini, masyarakat tidak mencatat kejahatan para pemimpinnya secara teliti.

Kedua, melupakan sama sekali kejadian yang sudah terjadi. Kekurangan dari model ini adalah bahwa perukunan kembali tidak didasari akan kebenaran. Ketiga, mempertemukan baik penyebab konflik atau korbannya dalam tingkat hubungan pribadi.

Ismartono lebih condong untuk menggunakan model ketiga ini. Yang menjadi korban dapat mengungkapkan penderitaannya, memperoleh santunan nama baik dan harta, sedangkan yang menjadi pencipta konflik dapat minta maaf dan secara simbolis ataupun riil mengembalikan apa yang telah diakibatkan oleh tindakannya. "Dalam model ini manusia bertemu manusia, di mana kerusakan yang ditimbulkan diakui dan pemulihan dijadikan awal bagi kehidupan baru," kata Ismartono. (bur)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 394 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org