Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Soal Dana Yatim Piatu Sumsel: MAHASISWA HARUS PEDULI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Senin, 30 Oktober 2000

Palembang, Kompas
Koordinator  Kontras  Munarman  mengungkapkan,  penuntasan  kasus pengalihan  dana  sosial  APBD  Sumsel sebesar Rp 2,22 milyar (antara lain untuk yatim piatu dan cacat veteran) yang dialihkan menjadi dana mobilitas  74  anggota  DPRD  Sumsel,  tidak  cukup  ditangani  lewat pengadilan  saja.  Untuk  mempercepat  pengembalian  dana  ke  posnya semula, diperlukan aksi mahasiswa sebagai kelompok penekan.

"Pengalihan  dana  itu  merupakan perampasan hak orang miskin dan yatim  piatu.  Sudah seharusnya masalah ini mendapat perhatian serius masyarakat  Sumsel  terutama  mahasiswa.  Bila  didiamkan  dan  tidak tuntas,  tidak  mustahil  kejahatan  serupa akan terus terjadi," ujar Munarman dalam diskusi Dana Bantuan Sosial APBD Sumsel di Universitas IBA Palembang, Sabtu (29/10).

Berdasarkan    catatan    Kompas,    sejak    mencuatnya    kasus "penyelewengan"  dana  yatim  piatu yang diparkir pada pos APBD nomor 2.14.1.1135,   belum   ada   sekalipun   aksi   mahasiswa  Palembang. Demonstrasi pengembalian hanya dilakukan oleh segelintir anak jalanan di kantor Gubernur dan DPRD Sumsel.

Kelompok  yang  gencar  melakukan  gebrakan ke permukaan hanya 43 pengacara   Palembang   yang   tergabung  dalam  Tim  Advokasi  untuk Pengembalian  Uang  Rakyat  (Tempur).  Saat ini Tempur sudah mewakili lima  yayasan  sosial  dan  10 yayasan yatim piatu menggugat DPRD dan Gubernur Sumsel ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Mantan Direktur LBH Aceh ini mengimbau, proses reformasi saat ini belum  tuntas  sehingga belum masanya mahasiswa masuk ke kampus terus menerus.   "Mahasiswa  harus  meneruskan  perjuangan  bersama  rakyat sebagai  kelompok  penekan.  Bila  perlu  mahasiswa melakukan aksi ke jalan lagi untuk mengadvokasi rakyat," katanya.
 
DPRD dan Pemda lemah
Dari  diskusi  yang berlangsung satu hari itu, diperoleh beberapa rekomendasi.  Antara  lain,  tindakan  pengalihan  dana  sosial untuk mobilitas  anggota  DPRD  Sumsel merupakan kebijakan yang menyimpang. Tindakan  Gubernur Sumsel Rosihan Arsyad mengalokasikan dana tersebut melanggar  Instruksi  Mendagri  Nomor  4/1999, karena mencairkan dana sosial  untuk  mobilitas yang tidak termasuk dalam mata anggaran APBD 2000.

Seharusnya  Rosihan  Arsyad  tidak  mengambil  dana untuk bantuan organisasi   sosial,   melainkan  mengambilnya  dari  anggaran  tidak terduga.  Kesalahan  lain,  gubernur  mencairkan dana untuk mobilitas Dewan  hanya  berdasarkan  keputusan Pimpinan DPRD Sumsel saja, bukan melalui rapat paripurna.

Secara  terpisah,  Laode  Ida,  Direktur Pusat Studi Pengembangan Kawasan  (PSPK)  dalam  seminar  nasional  Otonomi  Daerah dan Format APBN/APBD  yang  Berpihak  pada  Rakyat, di Palembang, mengungkapkan, kasus  gugatan  kepada gubernur dan DPRD di seluruh penjuru Tanah Air merupakan cermin lemahnya DPRD dan pemerintah daerah.    

"Apa  yang  terjadi  dengan  adanya  gugatan  terhadap  DPRD  dan gubernur  bisa  karena lemahnya dua institusi itu. Atau, mereka masih menggunakan orientasi lama seperti masa Orde Baru," ujarnya.    

Sementara  itu, menurut salah seorang Koordinator Tempur, Bambang Hariyanto  SH,  pihaknya segera melaporkan kasus dana yatim piatu ini kepada Kejaksaan Agung di Jakarta. (sah)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 254 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org