Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
MENINGKAT, TINDAK KEKERASAN TERHADAP PERS

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 17 Oktober 2000

Jakarta, Kompas
Selama dua tahun terakhir ini, tindak kekerasan atau tekanan terhadap pers di Indonesia terus meningkat. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) mencatat, dari 105 kasus kekerasan terhadap wartawan sejak Januari hingga pertengahan Oktober ini, 21 di antaranya dilakukan polisi.

Dalam bulan Oktober ini saja, enam wartawan yang meliput unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat menjadi korban kekerasan polisi. Para korban itu adalah Yoshua Alesandro (Tajuk), Bagus (Aksi), Bernard Caniago (Tempo), Dadang Tri (Tajuk), Juli Purwaningsih (Pos Kota), dan Mia Fathiah (Warta Ekonomi).

Sekjen AJI Indonesia, Didik Supriyanto, mengatakan kekerasan terhadap wartawan seharusnya tidak perlu terjadi. Sebab, UU No 40/1999 tentang Pers, menjamin perlindungan hukum terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas. "Ironinya, polisi sebagai aparat penegak hukum justru melakukan kekerasan terhadap wartawan," ungkap Didik. 

Tekanan atau perlakuan kasar aparat polisi terhadap wartawan yang masih terus terjadi mendorong AJI, SEAPA, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), dan Institut Studi Arus Informasi (ISAI), melakukan unjuk rasa ke Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri), Senin (16/10).

Sekitar 50 pengunjuk rasa yang tiba di Markas Polri sekitar pukul 13.30 gagal bertemu Kapolri. Mereka tidak dapat masuk ke halaman markas karena seluruh pintu gerbang segera ditutup. Polisi yang berjaga mengatakan Kapolri Jenderal S Bimantoro tidak berada di tempat, meski tampak jelas kendaraan dinas Kapolri terparkir di halaman gedung.

AJI membentangkan spanduk bertuliskan Tolak kekerasan pada jurnalis serta puluhan poster yang antara lain berbunyi Polri musuh kebebasan pers, Free press for free people, Protect journalist, protect democracy, dan Pukul Israel, jangan wartawan. Spanduk dan poster dibentangkan di pintu gerbang Mabes Polri.

Setelah menunggu sekitar 30 menit, pengunjuk rasa akhirnya ditemui Kepala Dinas Penerangan Mabes Polri, Brigjen Saleh Saaf, didampingi Kepala Bidang Penerangan Umum, Senior Superintendent Timbul H Sianturi.

Dalam dialog yang berlangsung alot, Saleh Saaf mengaku sangat menyesalkan adanya korban di pihak wartawan saat meliput di lapangan. "Kami sangat menyesalkan terjadinya kekerasan terhadap wartawan. Terus terang kami kehilangan muka dengan terus terulangnya kejadian serupa," kata Kadispen.

Wartawan beberapa kali menyatakan keberatan dengan penjelasan Saleh Saaf, antara lain ketika dia mengatakan apa yang dialami wartawan adalah risiko pekerjaannya. Akhirnya Saleh berulang kali menyampaikan maaf, dan mencabut pernyataannya.  (lam)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 390 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org