Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: PELANGGARAN HAM OLEH ANGGOTA TNI CENDERUNG MENINGKAT

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 06 Oktober 2000

Jakarta, Kompas
Rekapitulasi data pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dicatat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) sepanjang tahun 1998-2000, menunjukkan peningkatan angka yang cukup besar. Bahkan pada tahun 1999-2000 jumlah pelanggaran HAM meningkat hampir 200 persen dibandingkan dengan angka pada tahun 1998. Data tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan TNI untuk mengubah dirinya menjadi satu kekuatan yang turut mendorong proses demokratisasi dan perbaikan hidup bangsa ini. 

Hal itu disampaikan Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras, Ikravany Hilman, Kamis (5/10), di Jakarta. Oleh karena itulah, Kontras meminta agar pemerintah segera melakukan langkah konkret untuk melakukan pembersihan di tubuh TNI dari kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kehendak demokrasi yang ada dalam masyarakat.

Sementara itu, mencermati teror bom yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia belakangan ini, Kontras juga meminta agar pemerintah melakukan monopoli, regulasi dan kontrol yang ketat terhadap peredaran senjata api di masyarakat. Sedangkan terhadap setidaknya lima perusahaan yang memperoleh izin untuk mengurus pengadaan dan distribusi bahan peledak di Indonesia pada saat ini, perlu dilakukan audit untuk mengontrol peredaran dan penggunaan bahan
peledak tersebut. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Pindad, PT Dahana, PT Multi Nitrotama Kimia (MNK), PT Tridaya Esta, dan PT Armindo Prima.
 
TNI AD meningkat
Ikra menjelaskan, sejak awal tahun 1998 Kontras mulai mencatat perilaku TNI berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dilakukan. Pemilihan tahun 1998 sebagai titik awal erat kaitannya dengan semakin memuncaknya pelanggaran HAM yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun itu pula paradigma baru TNI diluncurkan, bersamaan dengan penolakan rakyat terhadap watak militerisme negara yang selalu menjadi momok sepanjang pemerintahan Orde Baru.

Menurut catatan Kontras, sepanjang tahun 1998 telah terjadi 59 kasus pelanggaran HAM berat, 47 di antaranya dilakukan oleh anggota TNI AD dan satu oleh anggota TNI AL. Sedangkan pada tahun 1999 terjadi 85 kasus pelanggaran HAM berat, 45 kasus di antaranya diketahui dilakukan oleh anggota TNI AD. Jumlah pelanggaran HAM berat oleh anggota TNI AD tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2000 (sampai Agustus) menjadi 63 kasus. Jika dijumlahkan, anggota TNI AD diketahui telah melakukan pelanggaran HAM berat sebanyak 131 kali dalam tiga tahun terakhir, dari 207 kasus yang terjadi (selengkapnya
lihat tabel).

Ikra menguraikan, jika dilihat berdasarkan tempat kejadian maka Aceh menempati peringkat pertama sebagai ladang pelanggaran HAM oleh aparat TNI yaitu 141 kasus, disusul Timor Leste pascapenentuan pendapat (63 kasus), Ambon (per November 1999 tercatat 12 kasus). "Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa belum terjadi perubahan signifikan yang terjadi dalam tubuh TNI," ungkapnya.

Melihat perkembangan yang kurang menggembirakan itu, Kontras menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap memberikan tekanan yang konstruktif bagi terwujudnya kekuatan pertahanan yang profesional, yang menghargai HAM. Kontras juga mendesak TNI untuk secara konsisten melakukan perubahan di dalam dirinya untuk menjadi kekuatan pertahanan yang profesional. (oki)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 470 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org