Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KOMNAS HAM SULIT DAPATKAN DOKUMEN KASUS PRIOK

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Kamis, 05 Oktober 2000

Jakarta, Kompas
Sulitnya mendapatkan dokumen intelijen militer menjadi kendala bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam melengkapi berkas analisis kasus pelanggaran HAM Tanjung Priok. Selain karena rumitnya birokrasi, banyak dokumen tak bisa diperoleh karena sudah dimusnahkan.

Masalah itu mengemuka dalam pertemuan antara Komnas HAM dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Koalisi Pembela Kasus Priok (KPKP). Pertemuan berlangsung Rabu (4/10) siang di kantor Komnas HAM Jalan Latuharhari Jakarta. Hadir dalam acara itu Koordinator Kontras Munarman, Ketua Dewan Penasihat Kontras Munir, dan Koordinator KPKP Ahmad Hambali. Sementara anggota Komnas HAM yang menemui
mereka adalah Sekretaris Jenderal Asmara Nababan, dan Ketua Tim Komnas untuk melengkapi hasil Komisi Penyelidik dan Pemeriksa Pelanggaran HAM di Tanjung Priok (KP3T), Koesparmono Irsan.

Soal kesulitan mendapatkan dokumen itu dikeluhkan oleh Koesparmono. "Saya sudah mencoba menelusuri dokumen-dokumen ini, baik di kepolisian maupun di Bais (Badan Intelijen Strategis). Sebagian besar dikatakan sudah hilang," katanya.

Salah satunya dokumen penting itu adalah rekaman pidato tanpa teks Presiden Soeharto (waktu itu) dalam Rapim ABRI di Pekanbaru, Riau, 27 Maret 1980. Dalam pidato itu Soeharto menyatakan perlu menghadapi kelompok yang anti-asas tunggal Pancasila, dengan senjata dan penculikan. "Rekaman itu sudah enggak ada. Tidak ada atau disimpan di langit ke tujuh, saya enggak tahu," tambahnya.

Dokumen kasus Priok dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, juga sulit diperoleh. Sampai-sampai untuk mendapatkan data itu, Koesparmono mengancam akan menuntut pejabat RSPAD ke pengadilan, karena dinilai menghambat pemeriksaan pelanggaran HAM. Akhirnya, dokumen bisa didapat meski tidak lengkap.

"Pertanyaan saya sederhana, berapa sih yang sakit (akibat insiden Tanjung Priok). Siapa saja mereka. Sampai sekarang data soal itu minim sekali," lanjutnya. Ia menegaskan, seharusnya dokumen-dokumen penting yang menyangkut kasus-kasus besar, tidak boleh dimusnahkan.

Koesparmono mengungkapkan masalah itu setelah Munarman dan Munir bertanya mengenai akses Komnas dalam mendapatkan dokumen itu. "Kami menanyakan ini karena Komnas mempunyai kewenangan mengambil dokumen intelijen tersebut," kata Munarman.    

Sedangkan Munir mengatakan, sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan kasus Tanjung Priok harus dipastikan kebenarannya dari dokumen. Salah satunya, peristiwa penyiksaan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Cimanggis, Jakarta Timur.  (p01)



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 322 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org