Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
ORNOP BENTUK KOMISI KEBENARAN DAN KEADILAN

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 04 Oktober 2000

Jakarta, Kompas
Sebelas organisasi nonpemerintah (Ornop) mengambil langkah proaktif dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Keadilan. Komisi yang akan memusatkan kegiatannya pada penyelidikan berbagai kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan kemudian mengolahnya hingga kasus itu bisa diproses secara hukum dihadirkan untuk mendorong hadirnya Komisi Kebenaran resmi yang kini masih diperdebatan di tingkat pemerintah.

Hal itu disampaikan juru bicara Presidium Komisi Kebenaran dan Keadilan, Robertus Robet, saat mengumumkan pendeklarasian Komisi tersebut di Jakarta, Selasa (3/10). Kesebelas Ornop yang membentuk Komisi tersebut adalah Yayasan LBH Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Gerakan Sarjana Jakarta (GSJ), Yayasan Jurnalis Indonesia (YJI), Iluni UI Jakarta, Pemuda Sosialis Jakarta (PSJ), Indonesian Corruption Watch (ICW), Pergerakan Demokrasi Sosial
(PDS), dan Lapeksdam Nahdlatul Ulama.

Robet menjelaskan, Komisi akan memusatkan kegiatannya pada pembongkaran, baik secara legal maupun politik, terhadap seluruh kasus kejahatan kemanusiaan yang terjadi. "Kami sendiri sudah menyiapkan sejumlah kasus yang hampir matang, untuk dipersiapkan membawa bukan hanya mantan Presiden Soeharto tetapi juga aparat pemerintahan lainnya yang terlibat dalam sejumlah tragedi kemanusiaan belakangan ini. Soeharto hanya salah satu saja sebagai jalan masuk
kita untuk mulai bekerja," ungkapnya sambil menambahkan dua kasus yang hampir matang itu adalah kasus Penembakan Misterius tahun 1983-1984 dan kasus 27 Juli.

Komisi ini dimunculkan sekarang, menurut Robet, untuk mengkonfrontir gagasan rekonsiliasi yang akhir-akhir ini dimunculkan dengan gencar di tengah publik. "Komisi berpandangan bahwa rekonsiliasi tanpa didahului kerja pengungkapan kebenaran dan keadilan maka akan menjadi suatu bentuk pengelabuan terhadap korban. Karena itu, kami menekankan pentingnya pengungkapan kebenaran terlebih dulu. Kedua, dalam konteks Indonesia kami menilai kurang
tepat jika mengedepankan kerja rekonsiliasi, karena kasus kejahatan kemanusiaan di Indonesia lebih state violence. Sedangkan rekonsiliasi lebih bermanfaat untuk kasus seperti kalau ada pemberontakan daerah atau pengkhianatan politik," jelasnya.
   
Kasus Soeharto
Pada pendeklarasian tersebut Komisi Kebenaran dan Keadilan juga menyampaikan pernyataan sikap pertama mereka mengenai berbagai perkembangan kondisi sosial-politik akhir-akhir ini. Komisi mengajak masyarakat untuk melihat fakta yang benar bahwa kegagalan penuntasan kasus dugaan KKN Soeharto itu disebabkan karena yang bersangkutan dinilai tidak bisa dihadirkan di pengadilan karena sakit, bukan karena Soeharto dinyatakan tidak bersalah. Dengan demikian, kenihilan dari peradilan itu tidak serta merta menghapuskan kejahatannya.

"Kontroversi penuntasan kasus Soeharto yang berlarut-larut disebabkan oleh karena tidak adanya keberanian politik, baik dari parlemen dan MPR maupun dari pemerintahan pasca Soeharto, untuk secara tegas menyatakan bahwa Soeharto telah pernah bertindak tidak benar selama menjalankan kekuasaannya," papar Robet.

Oleh karena itulah, Komisi Kebenaran dan Keadilan menuntut agar MPR melakukan pencabutan seluruh Tap MPR yang menerima pidato pertanggungjawaban Soeharto. Oleh karena, masih lestarinya Tap-Tap tersebut menandakan bahwa secara institusional MPR dan DPR telah meneruskan ironi politik dengan masih membenarkan perbuatan kejahatan Soeharto dalam kasus Pembunuhan Misterius sepanjang 1983, Tanjung Priok 1984, 27 Juli 1996, penghilangan aktivis 1997. (oki)



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 532 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org