Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PERMOHONAN PRAPERADILAN AKTIVIS KPA TIDAK DITERIMA

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 30 September 2000

Jakarta, Kompas
Permohonan praperadilan empat aktivis Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) terhadap Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim tunggal M Ritonga dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Alasannya, permohonan praperadilan hanya diajukan oleh tersangka atau keluarga tersangka.

Hal tersebut dikatakan seorang kuasa hukum empat aktivis KPA Daniel Panjaitan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jumat (29/9). Panjaitan menjelaskan, permohonan itu tidak diterima hakim dalam sidang Kamis lalu didasarkan pada pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi pertimbangan hakim.    

Dalam pasal itu, disebutkan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Seperti diberitakan, empat aktivis KPA (pemohon) melalui kuasa hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), dan LBH Jakarta mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya (termohon). Permohonan itu diajukan berkaitan dengan penangkapan terhadap para aktivis itu yang dilakukan aparat kepolisian di gedung MPR tanggal 14 Agustus 2000.

Atas putusan itu, menurut Panjaitan, pihaknya akan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA). Ia menilai putusan itu merupakan preseden buruk bagi upaya penegakan hukum. "Meskipun tanpa dinyatakan secara tegas sebagai tersangka, orang dapat ditangkap begitu saja dengan sewenang-wenang," katanya.

Panjaitan menjelaskan, dalam jawaban termohon, para pemohon sebenarnya sudah dinyatakan secara tegas bahwa pemohon melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hakim seharusnya dapat menilai apakah penangkapan itu sah atau tidak. (fer)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 322 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org