Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KSAD AKUI KETERLIBATAN ANGGOTANYA * Jika Terbukti, Akan Dipecat

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Rabu, 27 September 2000

Jakarta, Kompas
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Tyasno Sudarto mengakui keterlibatan dua anggotanya dalam serangkaian peledakan bom di Jakarta. Kini, keduanya sedang ditangani polisi dan Polisi Militer Kodam (Pomdam) Jaya.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Widodo AS meminta Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Letjen Ryamizard Ryacudu dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Angkatan Darat (Kopassus) Mayjen Amirul Isnaini mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan informasi dugaan keterlibatan anggota Kostrad dan Kopassus, melalui pemeriksaan dan penyelidikan.

Jenderal Tyasno mengatakan itu usai menghadiri upacara serah terima jabatan Kepala Kepolisian RI (Polri) dari Jenderal (Pol) Rusdihardjo kepada Jenderal (Pol) Suryo Bimantoro di Jakarta, Selasa (26/9). Sedangkan Laksamana Widodo menyatakannya sebelum Rapat Koordinasi Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan (Polsoskam).

Menurut Tyasno, jika terbukti dua anggota TNI AD itu terlibat, mereka akan dipecat dari kesatuannya. Ia menyebutkan, kedua anggotanya itu sudah meninggalkan kesatuannya (desersi) selama sekitar satu bulan.

Meski demikian, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bimantoro menyatakan, kedua anggota TNI yang diduga terlibat itu sebagai pribadi, bukan mewakili institusinya. Karena itu, masyarakat diminta tidak mengambil kesimpulan tentang keterlibatan TNI sebagai institusi.    

Menanggapi keraguan masyarakat dan tudingan rekayasa dalam penangkapan itu, Bimantoro menyatakan, Polri bekerja bukan hanya berdasarkan keyakinan, melainkan penyelidikan, penyidikan, dan penemuan bukti-bukti. "Kami sudah mempunyai bukti yang cukup untuk menahan ke-30 orang itu," katanya.

Polri tidak akan terpengaruh dengan berbagai pendapat yang menyatakan bahwa polisi hanya menangkap pelaku lapangan dan tidak berani menangkap siapa di belakang mereka. "Silakan saja Anda mengatakan tersangka ini teri, tersangka ini kambing. Yang penting nanti di pengadilan," ujarnya.
 
Kopassus dan Kostrad
Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) Mayor Jenderal Djasri Marin menyatakan, salah satu dari dua tersangka peledakan yang anggota TNI itu kini sudah ditangani Pomdam Jaya. Ia adalah Prajurit Kepala (Praka) Ibrahim Hasan (30), anggota Kostrad yang semula ditangkap polisi di Jalan Matraman Raya, Rabu malam lalu, dalam sebuah Operasi Kilat Jaya. Saat itu, Ibrahim didapati membawa selinting ganja.

Satu tersangka lagi, Sersan Dua (Serda) Irwan, anggota Kopassus Grup V Unit Demolisi, kini masih dirawat di sebuah rumah sakit di Bandung. Ia dirawat akibat terkena tembakan dalam sebuah penangkapan oleh Kepala Polwiltabes Bandung Senior Superintendent Alex Bambang Riatmodjo.

Djasri Marin juga menyatakan telah bekerja sama dengan Polri dalam menyelidiki dan menyidik sejumlah kasus tindak pidana. Berkait dengan peledakan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, misalnya, ia menyatakan telah berkoordinasi dengan Polri. Meski demikian ia belum mau menyatakan hasil penyelidikan mengenai kebocoran bahan peledak TNT produksi Pindad yang diduga kuat dari lingkungan TNI.

Di luar dua anggota TNI itu, polisi sudah menangkap dan menahan 28 warga sipil dalam kaitannya dengan serangkaian kasus peledakan bom di Jakarta. Sebanyak 27 orang ditangkap oleh petugas Polda Metro Jaya, seorang lainnya ditangkap bersama Serda Irwan di Bandung.

Di sela seminar tentang militer di Yogyakarta, Selasa, Kepala Staf Teritorial TNI Letjen Agus Widjaja menyatakan, dengan adanya keterlibatan dua anggota TNI dalam pengeboman Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), secara intern memang tanggung jawab komando untuk melakukan pembinaan ke dalam. Namun, apa yang dilakukan dua oknum TNI itu bukanlah kebijakan komando, tetapi merupakan tanggung jawab pribadi yang bukan tanggung jawab institusi, khususnya Kopassus.

Sedangkan Letjen (Purn) Adnil Hasnan Habib menyatakan, pada zaman mantan Presiden Soeharto Kopassus itu dimanjakan. Salah satu pendidikan Kopassus adalah menculik, teror, dan anti-teror. 

Beri kesempatan
Menanggapi penangkapan dan penanganan tersangka peledakan yang terkesan tertutup, kriminolog Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala, meminta masyarakat memberi kesempatan pada Polri untuk menuntaskan kasus itu. "Saya rasa kita harus menghargai polisi bahwa ada step di mana tersangka harus steril dulu. Ada pula masanya di mana tersangka telah cukup memberi keterangannya kemudian dilepas kepada publik," katanya.

Saat itulah, terbuka kesempatan bagi masyarakat mengelaborasi apakah fakta yang dikemukakan polisi sesuai keterangan tersangka kepada publik atau tidak. "Kalau tidak cocok, kita ketawain saja polisi," katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir menyatakan, pengungkapan soal bom oleh kepolisian masih sangat minim dari yang seharusnya. Sebab, kepolisian sampai saat ini belum mengungkapkan bagaimana teror bom ini dilakukan sedemikian rupa. Hal itu bukan hanya pada insiden-insiden BEJ, Kejaksaan Agung, dan kediaman Duta Besar Filipina, tetapi sebelum itu juga ada peledakan bom di Istiqlal dan berbagai tempat lainnya.

"Upaya mengerucutkan soal teror bom ini pada tanggung jawab sekelompok kecil orang dikhawatirkan hanya akan menjadi seri ke dua dari kelompok Angkatan Mujahidin Islam Nusantara (AMIN). Pada kasus Istiqlal dulu, kepolisian juga langsung mengambil kesimpulan pelakunya adalah kelompok AMIN tanpa pernah menjelaskan lebih jauh siapa mereka dan bagaimana kaitannya dengan kelompok lebih besar lainnya," jelasnya. (msh/rts/bur/oki/top)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 433 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org