Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
PEMBELA KASUS PRIOK DESAK PANGGIL SOEHARTO

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 September 2000

Jakarta, Kompas
Koalisi Pembela Kasus Priok (KPKP) mendesak Komisi Penyelidik dan Pemeriksa Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tanjung Priok (KP3T) Komnas HAM, untuk segera memanggil mantan Presiden Soeharto, guna dimintai keterangan mengenai kasus Priok.     Koordinator KPKP Ahmad Hambali menegaskan, berdasarkan temuan koalisi tersebut, peran Soeharto yang saat itu menjadi presiden dalam insiden Priok 12 September 1984, sangat besar. Keterangan KP3T kepada
Soeharto akan menjadi masukan berarti bagi kejelasan pertanggungjawaban peristiwa pelanggaran HAM Priok.

Hambali mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jumat (22/9). KPKP adalah koalisi bentukan empat kelompok, yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), YLBHI, LBH Apik, Asosiasi Pembela Islam (API), dan Aliansi Pengacara untuk Demokrasi Indonesia (Aprodi).

"Peristiwa Priok tak terpisah dari keinginan pemerintah memaksakan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal. Dan upaya pemaksaan itu diawali pernyataan Soeharto dalam Rapim ABRI di Pekanbaru Riau, pada 27 Maret 1980, dan pidato tanpa teks di acara HUT ke-28 Kopasandha (kini Kopassus-Red), 16 April 1980," katanya.

Dalam pidato tanpa teks di HUT Kopasamdha, misalnya, data KPKP menyatakan bahwa Soeharto berkata, "....Oleh karena ABRI sudah menghendaki tidak ingin perubahan dan kalau ada perubahan wajib menggunakan senjata...... daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 45 dan Pancasila, lebih baik kami menculik seorang daripada dua pertiga yang ingin mengadakan perubahan..."

Pernyataan Soeharto yang bernada ancaman terhadap kelompok yang menolak asas tunggal itu, ditanggapi kritik dari sejumlah tokoh. Mereka yang mengkritik di antaranya Ketua Umum Muhammadiyah (waktu itu) KH AR Fakhrudin, Wakil Ketua PB Nahdlatul Ulama KH Anwar Musaddad, tokoh PPP Syaifudin Zuhri, Letjen AY Mokoginta, FKS Purna Yudha, dan kelompok Petisi 50.

Kritik-kritik itu tak ditanggapi pemerintah. Bahkan, pemerintah makin memojokkan kelompok kritis itu. Salah satu bukti, Panglima ABRI LB Moerdani pernah berkata, "Kenali sifat dan kegiatan musuh Pancasila, serta halangi kondisi yang memungkinkan musuh Pancasila mengembangkan diri...". Ini disampaikan dalam sebuah pidato resmi. (p01)



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 304 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org