Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
KETEGANGAN BARU PRESIDEN-DPR: Akibat Pemberhentian Kepala Polri

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Selasa, 19 September 2000

Jakarta, Kompas
Keputusan Presiden KH Abdurrahman Wahid memberhentikan dengan hormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Jenderal (Pol) Rusdihardjo, dan menunjuk Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal S Bimantoro sebagai Pelaksana Harian Kepala Polri terhitung 18 September 2000, menimbulkan ketegangan baru antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal S Bimantoro yang sedang berada di Jambi, menegaskan, dirinya siap menerima penugasan dari Presiden Abdurrahman Wahid. Berbicara soal teror bom yang melanda beberapa kota, Bimantoro mengatakan, teror bom harus dihadapi bersama dengan menggalang kerja sama yang baik dari semua unsur. Bahan peledak itu sumbernya bukan hanya dari TNI dan Polri, tetapi perusahaan pertambangan dan sebagainya juga memakai bahan peledak.

Di Gedung MPR/DPR, kalangan DPR di luar anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) menyatakan menolak penggantian Jenderal (Pol) Rusdihardjo oleh Komisaris Jenderal (Pol) Bimantoro karena tidak sesuai dengan Kete-tapan (Tap) MPR Nomor VII/ MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua DPR AM Fatwa, Ketua Fraksi TNI/Polri Ahmad Rustandi, Wakil Ketua Komisi I DPR Ferry Tinggogoy, anggota DPR Sabam Sirait (Fraksi PDI Perjuangan/F-PDIP), Slamet Effendy Yusuf (Fraksi Partai Golkar/F-PG), dan Happy Bone Zulkarnaen (F-PG) dalam kesempatan terpisah sama-sama berpendapat, pemberhentian Jenderal (Pol) Rusdihardjo tidak sah. DPR saat ini sedang reses.    

Menurut kalangan DPR, pergantian Rusdihardjo tidak sesuai dengan Tap MPR No VII/ MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dalam Pasal 7 (3) disebutkan: Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Tap MPR itu ditetapkan 18 Agustus 2000.

Sementara anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) Effendy Choirie mengemukakan, keputusan Presiden mengganti Rusdihardjo sudah tepat dan berada pada momentum yang tepat pula, mengingat kondisi keamanan belakangan ini mengkhawatirkan, terutama pengeboman-pengeboman yang terjadi. "Sementara pengusutannya tidak jelas. Padahal, masyarakat sangat menunggu hasil pengusutannya. Oleh karena itu, pergantian itu menjadi signifikan," ujarnya.
 
Menghormati
Rusdihardjo diangkat sebagai Kepala Polri, 4 Januari 2000, menggantikan Roesmanhadi. Pengangkatan Rusdihardjo, ketika itu, tak melalui persetujuan DPR karena Tap MPR yang mengatur soal itu belum ada.

Di hadapan wartawan, Senin, Rusdihardjo menyatakan menerima keputusan Presiden dengan jiwa besar dan ikhlas, karena hal itu merupakan hak prerogratif Presiden yang harus dihormati.    

Ia menuturkan, sebagai Kepala Polri, ia telah berupaya sekuat tenaga dan pikiran untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin. Rusdihadjo, yang meniadakan acara tanya jawab dengan wartawan itu, menyatakan permohonan maafnya jika selama tujuh bulan menjabat, belum bisa memenuhi harapan seluruh masyarakat mengenai keamanan di Indonesia.

Praktisi hukum Abdul Hakim Garuda Nusantara berpendapat, pemberhentian Rusdihardjo dan penetapan S Bimantoro sebagai Pelaksana Harian Kepala Polri merupakan langkah kompromi dari Presiden guna mengatasi perbedaan penafsiran Ketetapan MPR. Tap MPR itu masih mengundang pertanyaan apakah masih harus menunggu perubahan UU Kepolisian atau langsung berlaku. 

Hadapi bersama
Soal tindak lanjut kasus peledakan bom, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal S Bimantoro mengatakan, polisi telah melakukan penyelidikan dan penyidikan di Gedung BEJ dan di tempat-tempat lainnya. Jika dalam penyelidikan ditemukan adanya keterlibatan unsur TNI, akan dikoordinasikan dengan lebih baik lagi.

Menjawab pertanyaan, apakah jadi kendala bagi polisi dalam menyelesaikan kasus kejahatan jika dalam penyelidikan dan penyidikan ditemukan ada anggota TNI yang terlibat? Bimantoro menjelaskan, ada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kalau tindak pidana menyangkut TNI, Polisi Militer yang melakukan penyidikan, Polri tidak berhak.

"Inilah yang harus kita atasi bersama, melalui kerja sama yang baik dengan pihak TNI untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang menyangkut kedua belah pihak. Saya yakin dengan itikad baik kedua belah pihak, untuk kepentingan nusa dan bangsa, pasti teratasi," tutur Bimantoro. "Koordinasi sudah dilakukan, cuma perlu lebih intensif lagi," tambahnya. 

Pelajari dulu
Sementara Amien Rais mengatakan, Tap MPR No VII/ MPR/2000 telah berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Amien mengatakan, Presiden Abdurrahman Wahid seharusnya mempelajari dahulu Tap MPR tersebut sebelum mengambil keputusan. Dia bahkan meminta Presiden menunda dulu pergantian Kepala Polri. "Ada aturan main yang harus ditaati," katanya.

Menurut Amien, adanya berbagai kerusuhan dan gangguan keamanan tidak bisa ditimpakan hanya kepada Kepala Polri saja. Menurut dia, hal ini juga terkait dengan kepemimpinan Presiden Wahid yang menurut dia tidak jelas.

Wakil Ketua DPR AM Fatwa mengatakan, pergantian Kepala Polri belum dapat dinyatakan sah dan merupakan fait accompli Presiden terhadap lembaga DPR.

Hal senada dikemukakan Ketua Fraksi TNI/Polri Ahmad Rustandi. Ia juga mengatakan, ia berharap Presiden segera meminta persetujuan DPR untuk pengangkatan Kepala Polri baru tesebut.

Keberatan serupa dikemukakan anggota Komisi I dari Fraksi PDI Perjuangan Sabam Sirait dan Wakil Ketua PAH I BP MPR Slamet Effendy Yusuf.
 Tak tinggalkan DPR

Presiden Abdurrahman Wahid dalam jumpa pers mengemukakan, Rusdihardjo dan Bimantoro telah diberi tahu soal pemberhentian Kepala Polri. Hal itu juga telah disampaikan kepada Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Panglima TNI Laksamana Widodo AS. "Sebagai pelaksana Kepala Polri, nanti akan dijalankan oleh Wakil Kepala Polri Pak Bimantoro, sampai kami tunjuk bersama antara DPR dengan kami," ujar Presiden Wahid.

Presiden Wahid mengetahui adanya Pasal 7 Tap MPR VII/ MPR/2000 yang mengatur bahwa pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri harus mendapat persetujuan DPR. Namun, menurut Presiden Wahid, Tap MPR mengenai pergantian Kepala Polri dan Panglima TNI harus dengan persetujuan DPR, terkait dengan Pasal 11 Tap VII/ MPR/2000, yang menyatakan baru berlaku efektif setelah diundangkan. "Karenanya, saya masih menggunakan cara lama, walaupun kami tidak akan meninggalkan DPR dalam hal ini," ujarnya.

Menurut Sekretaris Kabinet Marsillam Simanjuntak, Pasal 11 Tap MPR No VII/MPR/2000 menyebutkan, Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang.     Dalam Pasal 11 UU No 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang lama) disebutkan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diangkat dan diberhentikan Presiden.

Sementara menurut Ferry Tinggogoy, untuk menjabarkan ketentuan dalam Tap MPR itu tidak perlu dibuat lagi undang-undang, karena Tap MPR adalah keputusan tertinggi yang harus segera dilaksanakan. "Kalau kita menunggu UU Polri, belum tentu UU itu dalam empat bulan ini selesai. Tetapi landasan lewat perubahan UUD 1945 dan Tap Peran Polri sudah ada," katanya. 

Satu paket
Sementara Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munarman mengatakan, pencopotan Rusdihardjo oleh Presiden Abdurrahman Wahid seharusnya satu paket dengan pencopotan Panglima TNI dan Kepala Polda Metro Jaya.

Dalam kasus bom terdahulu, contohnya, meski sudah jelas bahwa bom yang meledak di Kejaksaan Agung adalah produksi PT Pindad yang kemudian diserahkan kepada salah satu Kodam, pengusutan bom tersebut macet. Pasalnya, pihak TNI kurang mau bekerja sama untuk mengungkap siapa yang menyalahgunakan bom tersebut.

Jika hanya Kepala Polri-nya yang diganti, sedang Panglima TNI-nya tetap kurang mau bekerja sama untuk mengungkap soal bom-bom itu, ya, hasilnya akan sama saja," papar Munarman.     (nat/bur/jan/rts/msh/ag/nic/oki/nar/mba/osd/bdm)


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 426 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org