Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
EMPAT KORBAN PENCULIKAN DATANG KE MABES POLRI

Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Jumat, 15 September 2000

Jakarta, Kompas
Empat aktivis Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Kamis (14/9), mendatangi Mabes Polri untuk menyampaikan kesaksian atas peristiwa penculikan yang mereka alami. Usep Setiawan, Idham Kurniawan, Moh Hafiz Asdham dan Anton Sulton datang sekitar pukul 09.00 dengan didampingi tiga pengacara dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

Kedatangan korban diterima Kepala Dinas Penerangan Polri Brigjen (Pol) Dadang Garnida, Senior Superintendent Saleh Saaf dan Wakil Reserse Umum Senior Superintendent Makbul Padmanegara. Makbul mengatakan, keempatnya diperiksa sebagai saksi korban. Ia juga berharap agar polisi dan korban punya tujuan yang sama yaitu mengungkap kasus ini.

Sebelumnya, Dadang juga mengatakan, pertemuan ini sebagai upaya untuk menghilangkan persepsi yang salah antara polisi dan KPA. "Jangan sampai kedua pihak saling mencurigai. Yang penting, kita harus bersatu untuk segera mengungkap kasus ini," kata Dadang.

Di depan Dadang, keempat aktivis mengaku mereka mengalami tekanan karena surat panggilan yang dikirim Polda Metro Jaya. Menurut Idham, dengan surat panggilan dia merasa diteror dan hal yang sama juga dikatakan Usep. "Saya terima surat panggilan sampai dua kali, bahkan istri saya juga ikut-ikutan dipanggil," kata Usep.

Keempat aktivis menyatakan kesediaannya untuk segera membuat kesaksian yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, mereka minta agar pemeriksaan dilakukan di tempat yang aman. Keempat aktivis itu kemudian diperiksa penyidik.

Jhonson Panjaitan dari PBHI mengatakan, pemeriksaan masih membahas hal-hal yang umum. Belum ada pertanyaan spesifik dan detail yang diajukan. Kedatangan korban bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk memulai sebuah upaya hukum agar kasus itu selesai. Ia membantah berbagai tuduhan bahwa KPA "menculik" anggotanya sendiri untuk mencari popularitas.

Sementara Koordinator Kontras Munarman mengatakan, sketsa wajah pembeli tiket pesawat di Semarang yang disebarkan melalui media massa adalah satu upaya agar kasus ini bisa cepat dilacak. Sketsa wajah ini hasil temuan Kontras, sebaiknya polisi cepat mengusut siapa orang tersebut.

Mengenai protes Ketua KPA Dianto Bachriadi bahwa Kontras tidak punya wewenang untuk membuat sketsa dan menyebarkannya ke media massa, Munarwan mengatakan, "Kita hanya berusaha agar kasus ini cepat selesai dan segera diketahui kebenarannya." (Kompas,14/9)

Dari Semarang, Gianto dari Giantra Travel Semarang kepada Kompas menyebutkan, sketsa yang disebarluaskan Kontras sama sekali tidak mirip dengan pembeli tiket di Giantra Travel Semarang. Gianto yang dihubungi hari Kamis menyatakan, ia juga tidak pernah memberikan keterangan tentang ciri-ciri pembeli tiket tersebut. "Saya hanya ditanya dan dipandu untuk memberikan gambaran wajah pembeli tiket tersebut," katanya.

Gianto juga kecewa karena namanya disebut sebagai sumber yang memberikan keterangan tentang ciri-ciri pembeli tiket. (p06/rts/son/dth)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 232 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org